Breaking News

HUKUM Pernyataan Tim Pengacara Konstan Dinilai Salah Alamat 08 Feb 2021 18:44

Article image
Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Ist)
"Hukum tidak boleh tarik ulur. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Hukum jangan pandang bulu apalagi ada indikasi konspirasi dan transaksi," tegas Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pernyataan Tim Pengacara Konstan yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Pasang calon (Paslon) Spei-Piter, dinilai salah alamat, karena tupoksi MK adalah menyidangkan perselisihan suara. 

"Persoalan yang mereka (Tim Pengacara) angkat di MK seharusnya sudah dipersoalkan sejak awal pada KPU dan Bawaslu, bukan di MK," ujar Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Gabriel Goa dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (8/2/2021).

Menurut Gabriel, pihak Spei-Piter juga memiliki bukti-bukti hukum terkait klien mereka yakni;

Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang sudah dimakzulkan oleh DPRD Pegunungan Bintang dan sudah ada Putusan Mahkamah Agung (MA), tinggal dieksekusi oleh Mendagri dan DPRD Pegunungan Bintang.

Kedua, penyalahgunaan kekuasaan Bupati Konstan dengan melakukan mutasi Pejabat-Pejabat ASN di lingkup Pemkab Pegunungan Bintang, di saat tidak diperbolehkan UU karena ikut dalam perhelatan Pilkada Pegunungan Bintang.

Ketiga, melanggar sumpah dan janji serta pakta integritas sebagai pejabat, dan diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi yang kini sudah diproses di KPK RI dan Polda Papua.

Keempat, Bupati Konstan diduga kuat melakukan kongkalikong dengan pihak Pengadilan Negeri (PN) dalam kasus pernikahan dengan isteri yang sah secara negara dan gereja serta menelantarkan isteri sah secara gereja Katolik dan negara serta menikah lagi dengan wanita lainnya. 

Bukan Kewenangan MK

Gabriel yang juga Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, menyerukan beberapa hal penting sebagai rujukan atas kasus tersebut, yakni;

Pertama, mendesak MK menolak permohonan pihak Konstan dan Kuasa Hukumnya, karena pokok perkara yang sesuai dengan tupoksi MK tidak dipersoalkan, tetapi justru mempersoalkan pokok perkara yang bukan kewenangan MK.

Kedua, mendesak KPK RI untuk mengawasi khusus Bupati Konstan dan Tim Kuasa Hukumnya serta melakukan OTT jika ada indikasi kongkalikong dengan MK.

Ketiga, mendesak KPK RI dan Polda Papua untuk segera memproses hukum Tindak Pidana Korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK RI dan Polda Papua.

Keempat, mengingatkan MK agar jangan terjebak bujuk rayu uang   dan dagang pengaruh dari Mafiosi Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi.

Kelima, mengajak solidaritas Penggiat Anti Mafiosi Makelar Kasus di MK untuk mengawal ketat di MK dan segera berkoordinasi dengan KPK RI untuk melakukan OTT.

"Hukum tidak boleh tarik ulur. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Hukum jangan pandang bulu apalagi ada indikasi konspirasi dan transaksi," tegas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar