Breaking News

REGIONAL Pertanyakan Akurasi Data 4200 PMI Asal NTT, PADMA Indonesia: Dari Mana Sumber Datanya? 21 May 2020 01:15

Article image
Direktur PADMA Indonesia dan Sekretaris JarNas Anti-TPPO, Gabriel Goa (tengah) dalam suatu kegiatan di Jakarta terkait Perlindungan PMI. (Foto: Dok. PADMA)
"Respon Pemprov NTT terkait kepulangan PMI ke NTT patut diapresiasi. Namun, patut dipertanyakan, dari mana sumber data yang menyebut bahwa ada 4200 PMI akan dipulangkan ke NTT?" timpal Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Perlindungan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyoroti akurasi data Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dijadwalkan akan pulang ke NTT pada akhir Mei 2020 mendatang.

Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, kepada media ini, Rabu (20/5/20) mempertanyakan akurasi dan kevalidan data PMI asal NTT sebagaimana disampaikan oleh Jubir Tim Gugus Tugas,  Marius Adu Jelamu sebagaimana diberitakan victorynews.id, Minggu (17/5/20) yang menyatakan bahwa ada 4200 PMI yang akan dipulangkan ke NTT  pada akhir Mei 2020.

"Respon Pemprov NTT terkait kepulangan PMI ke NTT patut diapresiasi. Namun, patut dipertanyakan, dari mana sumber data yang menyebut bahwa ada 4200 PMI akan dipulangkan ke NTT?" timpal Gabriel.

Gabriel menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), proyeksi kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja yang berakhir Mei hingga Juni 2020, total ada 34.300 PMI yang pulang ke Indonesia; dari NTB ada 4.202 PMI, sedangkan NTT tidak masuk dalam data resmi BP2MI.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Gugus Tugas, Marius Ardu Jelamu mengatakan, sebanyak 4.200 PMI akan dipulangkan ke NTT pada akhir Mei 2020. Ribuan PMI itu dipulangkan karena terdampak Covid-19.

"Pemerintah NTT akan melakukan pengawasan serta mengontrol secara ketat. Ada sejumlah prosedur tetap yang dilakukan pemerintah di daerah ini terkait penanganan TKI asal luar negeri yang dipulangkan ke NTT dalam mencegah penyebaran Covid-19 seperti pemeriksaan kesehatan dan karantina," kata Jelamu.

Terkait pernyataan Jubir Gugus Tugas Covid-19 NTT bahwa ada 4200 PMI yang akan dipulangkan ke NTT akhir Mei 2020, menurut Gabriel, hal itu wajib diklarifikasi secara resmi ke publik terkait akurasi data PMI beserta sumber datanya; apakah berasal dari data BP2MI atau berdasarkan data sendiri Pemprov NTT.

"Akurasi data sangat penting untuk kepentingan penanganan dan alokasi anggaran bagi PMI yang akan pulang ke NTT. Data yang dikeluarkan BP2MI adalah data PMI prosedural (legal), sedangkan data PMI non-prosedural (ilegal), belum terdata," ujarnya.

Sekretaris Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti-TPPO) ini, juga mendesak Pemprov NTT dan Bupati/Walikota se-NTT agar proaktif mendata PMI yang kembali ke NTT, baik yang prosedural maupun non-prosedural dan sudah tersebar di kampung-kampung asalnya.

"Mereka harus dibantu melalui Bansos, sekaligus mempersiapkan kompetensi dan kapasitas melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan jalur resmi melalui Layanan  Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pergub NTT," imbuhnya.

Gabriel juga menghimbau agar para Kepala desa se-NTT dapat membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman. 

--- Guche Montero

Komentar