Breaking News

HUKUM Pertanyakan Status Tersangka Bupati Alor, PADMA Indonesia Desak Kepastian Hukum 24 Sep 2021 06:32

Article image
Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel De Sola. (Foto: Ist)
"Sangat diharapkan agar institusi penegak hukum tidak mem-peties-kan perkara Tindak Pidana Bupati Alor yang sudah ditetapkan Tersangka dengan jeratan pasal 335 ayat 1, pasal 315 dan pasal 316 KUHP," ujar Gabriel.

 

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, menyoroti persoalan belum adanya penjelasan resmi Polda dan Kejati NTT terkait kepastian hukum proses penegakan hukum Bupati Alor, Drs Amon Djobo atas Laporan Polisi: LP/B/423/X/Res.1.24/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 lalu.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel De Sola menegaskan bahwa publik NTT patut mengawasi komitmen penegakan hukum di NTT yang terkesan menajam ke bawah dan menumpul ke atas.

"Profesionalisme dan integritas Penyidik Polda NTT dan komitmen penegakan hukum Kejati NTT kembali diuji guna menindaklanjuti status tersangka Bupati Alor atas dugaan penghinaan Terhadap Kasi Log Korem 161/ Wirasakti, Kolonel CPI. Imanuel Yoram Dionisius Adoe," kata Gabriel kepada media ini, Jumat (24/9/2021).

PADMA Indonesia, ujar Gabriel, sangat percaya dan menaruh harapan kepada Polda dan Kejati NTT tidak pandang bulu dalam penegakan hukum di NTT termasuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi rakyat NTT.

"Sangat diharapkan agar institusi penegak hukum tidak mem-peties-kan perkara Tindak Pidana Bupati Alor yang sudah ditetapkan Tersangka dengan jeratan pasal 335 ayat 1, pasal 315 dan pasal 316 KUHP," ujarnya.

Atas nama kepastian dan keadilan hukum, PADMA Indonesia meminta Kapolri agar mendesak Kapolda NTT untuk segera memproses hukum Tersangka dan melimpahkan berkas perkara dan Tersangka ke Kejati NTT sehingga ada kepastian hukum bagi Tersangka karena Tersangka melalui Kuasa Hukumnya tidak mem-praperadilkan penetapan Tersangka Bupati Alor, Drs Amon Djobo.

PADMA Indonesia juga mendesak Komisi III DPR RI untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RSP) dengan Kapolri, Jaksa Agung, Kapolda dan Kajati NTT guna meminta keterangan resmi proses penegakan hukum terhadap Tersangka Bupati Alor, Amon Djobo yang hingga kini belum ada kepastian hukum.

"Kami mengajak solidaritas pers, penggiat Hukum dan HAM, para tokoh lintas agama serta masyarakat NTT agar mengawal proses penegakan hukum mulai dari Polda, Kejati, Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung RI," ajak Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar