Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

KEAMANAN Pertemuan Gubernur Papua-Kepala BIN, Pengamat Intelijen: Wajar Kepala BIN Bahas Keamanan Papua 19 Sep 2017 18:17

Article image
Pertemuan Kapolri, Kepala BIN, Gubernur Lukas Enembe dan Irjen Pol Paulus Waterpauw. (Foto: detik.com)
Kedudukan Papua yang strategis mengakibatkan pertemuan dengan Kepala BIN penting untuk memastikan jalannya program-program pembangunan.

 JAKARTA, IndonesiaSatu.coPengamat intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib menilai wajar pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan. Sebagai Kepala Badan Intelijen, dinamika wilayah di Papua penting untuk selalu dipantau.

 "Saya kira itu sesuatu yang wajar, biasa biasa saja, seorang Kepala BIN bertemu Gubernur adalah hal yang lazim dan tidak melanggar aturan apapun, " papar Rdlwan kepada IndonesiaSatu.co di Jakarta, Selasa (19/9/2017). 

Menurut Ridlwan, wilayah Papua menjadi prioritas pantauan keamanan karena jadi barometer penting situasi tanah air. Kedudukan Papua yang strategis mengakibatkan pertemuan dengan Kepala BIN penting dalam memastikan jalannya program-program pembangunan.

 "Papua harus selalu kondusif, apalagi Presiden juga sangat memperhatikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua, misalnya dengan pembangunan jalan trans papua , dan juga pembangunan pasar dan infrastruktur. Harga bensin juga diupayakan sama dengan di Pulau lain, jadi Papua ini memang spesial. Selain itu, Papua juga selalu disorot oleh masyarakat Internasional, harus aman. Jadi wajar saja Kepala BIN menerima kunjungan Gubernur, " ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

 Ridlwan yang juga Koordinator Executive Indonesian Intelligence Institute Ridlwan menilai tugas utama intelijen adalah menghindari pendadakan strategis dalam bidang keamanan.

 "Tentu seorang Gubernur pasti punya data wilayah, dia orang asli Papua dan Kepala BIN wajar mendengarnya langsung dari sumber pertama, " tambahnya.  

 Ridlwan menambahkan, kehadiran mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw juga sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan.

 "Sangat wajar karena Paulus mantan Kapolda Papua, dia baru saja pindah ke Sumut dan tentu data data Papua dia masih kuasai, " ungkapnya. . 

 Ridlwan meyakini pertemuan itu adalah silaturahmi biasa. Karena itu, dia menganggap aneh jika pertemuan itu dianggap politis.

 “Ada foto foto, ada senyum senyum, wajar saja itu, suasananya santai kelihatan di foto itu, " katanya.

 Ridlwan juga melihat ada kejanggalan dalam broadcast yang beredar di publik, seolah olah hanya menyerang Kepala BIN. Padahal di forum juga ada pihak lain yang hadir.

 "Ini ada semacam intensi tidak baik ke Kepala BIN karena memojokkan Kepala BIN padahal di dalam acara itu ada pihak lain juga yang hadir."ujarnya.*

 Karena itu, dia menganggap berlebihan jika pertemuan itu diseret-seret ke wilayah politik dan seolah-olah dimainkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politis dengan tujuan mengganggu pemerintahan, katanya.

 Ridlwan meyakini pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua akan berdampak positif bagi masyarakat Papua.

 "Tentu yang kita harapkan Indonesia damai, dari Aceh hingga Papua, " pungkasnya.

 Sebagaimana diberitakan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (15/9/2017) malam mengatakan pertemuan itu digelar untuk berkoordinasi terkait keamanan Pilkada Papua 2018.

Polri membenarkan adanya pertemuan antara Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu. Namun, Polri membantah adanya pembahasan deal politik ataupun kasus dugaan korupsi pada pengelolaan APBD Papua 2014-2016 seperti yang diisukan di media sosial dalam pertemuan tersebut.

 “Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi, terutama menyangkut aspek keamanan,” ujarnya terkait alasan pertemuan tersebut. 

Sebab, lanjut Rikwanto, beberapa kali konflik horizontal terjadi di Papua karena dampak Pilkada 2017, seperti di Lany Jaya, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

"Pertemuan antara Kapolri, Kepala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan, dan antisipasi konflik horizontal," kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan pendekatan yang dilakukan Gubernur Papua dan Paulus Waterpauw dianggap sangat tepat. Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putra daerah, diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik.

--- Redem Kono

Komentar