Breaking News
  • Bekasi siapkan 1000 polisi kawal buruh pada May Day
  • Bupati Mojokerto ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi
  • Evakuasi pesawat Lion belum selesai, bandara Gorontalo masih ditutup
  • INKA Mulai Kirim "LRT" ke Sumatera Selatan
  • Jokowi Akan Jajaki Ruas Jalan Trans Papua-Papua Barat

MAKRO Pertumbuhan Pajak Mulai Positif, Kendati Belum Kuat 04 Jan 2018 12:54

Article image
Ilustrasi pajak. (Foto: Ist)
Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak berturut-turut adalah 6,92 persen pada 2014, kemudian 8 persen pada 2015. Selanjutnya 4,26 persen pada 2016, dan 3,75 persen pada 2017.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pertumbuhan realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif namun belum cukup kuat untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Meskipun secara nominal dan persentase terhadap target meningkat, kenaikannya secara alamiah belum cukup menopang pertumbuhan kebutuhan APBN," ujar Yustinus dalam pernyataan resminya, yang dikutip Kamis (4/1/2018).

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak berturut-turut adalah 6,92 persen pada 2014, kemudian delapan persen pada 2015. Selanjutnya 4,26 persen pada 2016, dan 3,75 persen pada 2017.

Pertumbuhan penerimaan per jenis pajak menunjukkan, kinerja PPh nonmigas kurang menggembirakan, tumbuh 9,82 persen pada 2014, kemudian 20 persen pada 2015, selanjutnya 14 persen pada 2016, dan -5,52 persen pada 2017.

Sebaliknya kinerja PPN membaik, tumbuh 6,37 persen pada 2014, kemudian empat persen pada 2015, selanjutnya -2,72 persen pada 2016, dan 16 persen pada 2017.

"Ini perlu menjadi catatan karena pasca amnesti pajak kepatuhan PPh belum meningkat. Perlu dilakukan upaya pengawasan yang lebih baik, termasuk ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Tren positif PPN perlu dipertahankan," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, perlu dilakukan percepatan reformasi pajak agar kapasitas institusi pemungut pajak meningkat, administrasi lebih baik, dan kepastian hukum meningkat. Revisi target pajak 2018 menjadi opsi yang dapat diambil agar APBN 2018 tetap kredibel dan realistis.

"Kenaikan yang terlalu tinggi dan keterbatasan kapasitas rawan menggelincirkan kita pada pilihan jangka pendek yang pada gilirannya dapat menciptakan praktik pemungutan yang tidak adil, misalnya pembayaran pajak di muka atau kontribusi di akhir tahun yang memberatkan wajib pajak, terutama BUMN," ujarnya.

Ia menilai, moderasi pemungutan pajak di 2018 menjadi pilihan bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang bergerak menuju pemulihan dan situasi sosial-politik yang menghangat. Meski penegakan hukum yang tegas tetap dapat dilakukan, namun sebaiknya didasarkan pada analisis risiko yang baik.

"Penerapan Compliance Risk Management (CRM) yang mampu memilah wajib pajak berdasarkan risiko akan sangat membantu upaya peningkatan kepatuhan sukarela. Perbaikan kualitas belanja APBN yang semakin baik juga akan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak," kata Yustinus.

Yustinus menambahkan, meski tantangan cukup berat, tahun 2018 memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pelaksanaan AEoI (Automatic Exchange of Information), yang akan memberi asupan informasi keuangan yang lebih akurat dan kaya.

"Maka perlu persiapan sungguh-sungguh baik dari segi akuntabilitas, teknis, sumber daya manusia, dan regulasi untuk memastikan pemanfaatan data berjalan optimal dengan risiko minimal," ujar Yustinus.

--- Sandy Romualdus

Komentar