Breaking News

HUKUM Petrus Selestinus: Keberadaan Polisi dan Jaksa Dalam Pimpinan KPK adalah Keharusan 06 Aug 2019 11:26

Article image
Koordinator Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (Foto: Inilah.com)
Keberadaan unsur polisi dan jaksa di KPK tidak dapat dihindarkan, bahkan bersifat mutlak. Suka tidak suka itu adalah perintah undang-undang.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Penolakan sejumlah pihak terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Polri dan Kejaksaan tidak memiliki dasar hukum. Sesuai UU No. 30 Tahun 2002, salah satu tugas KPK antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, di samping tugas-tugas lain seperti koordinasi, supervisi, monitor, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Demikian pandangan Koordinator Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam keterangannya kepada IndonesiaSatu.co (6/8/2019).

Selain itu, berdasarkan pasal 12 UU No. : 30 tahun 2002, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sampai dengan meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

“Itu artinya para pembentuk UU menghendaki pelaksanaan tugas penindakan di KPK dilakukan oleh tenaga profesional dari unsur Polri,” papar Petrus.

Pasal 21 ayat ( 4) UU No. 30 menyatakan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Pasal 26 ayat (4) dan ayat (7)  mengatur mengenai Susunan Komisi Pemberanatasan Tindak Pidana Korupsi terdapat bidang penindakan yang membawahi Sub Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dan masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan sub-bidangnya.

“Inilah pekerjaan teknis yang menjadi domain secara "dominus litis" Polisi dan Jaksa Penuntut Umum untuk bersinergi tanpa bisa digantikan oleh unsur lainnya,” tambah Petrus.

Keberadaan Pimpinan KPK dari unsur Polri dan Jaksa Penuntut Umum, sangat jelas diatur juga dalam pasal 38 dan 39 UU No. 30 Tahun 2002.

"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan  Korupsi", kecuali ketentuan ketentuan pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan undang-undang ini. Pengecualian ini karena atasan Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPK adalah pimpinan KPK. 

Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.

Khusus dari unsur Jaksa di KPK, ketentuan pasal 51 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 dengan tegas menyatakan bahwa penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum yang tentu saja adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI yang tidak boleh digantikan oleh pihak mana pun karena Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.

“Karenanya keberadaan unsur polisi dan jaksa di KPK tidak dapat dihindarkan, bahkan mutlak keberadaannya. Suka tidak suka itu adalah perintah undang-undang,” tegas Petrus.

Menurut Petrus, kelemahan pimpinan KPK selama ini karena hanya memberi prioritas pada fungsi penindakan, artinya peran polisi dan jaksa sangat menonjol dan boleh dikatakan sukses mengemban misi penindakan.  Sementara fungsi pada bidang monitor, supervisi dan pencegahan korupsi sangat rendah bahkan nyaris tidak terdengar.

Diharapkan pimpinan KPK periode mendatang mampu mengelaborasi dan mengoptimalkan fungsi di bidang monitor, supervisi, dan pencegahan.

“Kita masih sulit mendapatkan pimimpinan KPK dengan kriteria memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, bersih, memiliki integritas moral dan punya nyali besar, terutama kemampuan menolak atau menyatakan tidak kepada kekuatan manapun yang mencoba mengintervensi independensi KPK,” pungkas Petrus.

--- Simon Leya

Komentar