Breaking News

PARIWISATA Petrus Selestinus: Menolak Wisatawan Miskin itu Membunuh Pariwisata NTT 17 Nov 2019 16:57

Article image
Pengamat Sosial dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Dok.PS)
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, demokratis dan kesetaraan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Jangan bunuh pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan wacana menolak wisatawan miskin berkunjung ke NTT. Ini melanggar HAM dan Konstitusi."

Demikian hal itu diutarakan pengamat masalah sosial, Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Sabtu (16/11/19).

Pernyataan itu sebagai bentuk tanggapan terhadap wacana dan pernyataan Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat agar wisatawan miskin tidak boleh berkunjung ke NTT karena destinasi wisata di NTT dirancang untuk wisatawan kaya dan kelas menengah ke atas (kelas premium atau delux tourism).

Menurut Petrus, wacana dan pernyaataan Gubernur NTT itu sulit diwujudkan, karena pelarangan bagi wisatawan miskin untuk berkunjung ke NTT bertentangan dengan prinsip universal HAM, konstitusi (UUD 1945), dan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

"Terutama jaminan atas hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Pemerintah justru diwajibkan untuk melindungi orang yang mendapat perlakuan diskriminatif," nilai Petrus.

Advokat Peradi ini menerangkan bahwa di dalam pertimbangan lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dikatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahkan, kata Petrus, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, demokratis dan kesetaraan.

"Itu berarti wisatawan kaya maupun wisatawan miskin punya hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibatasi apalagi didiskriminasikan berdasarkan kelas. Wisatawan yang belum cukup uang bisa saja hanya datang tetapi tidak dapat masuk ke obyek wisata tertentu yang eksklusif dan itulah hukum HAM, ada kebebasan tetapi juga ada pembatasan yang harus diterima," terangnya.

Petrus beralasan, wacana Gubernur NTT bahwa wisatawan miskin tidak boleh datang ke NTT, tidak akan bisa dirumuskan dalam sebuah kebijakan, karena hal ini jelas melanggar hukum bahkan sulit untuk diimplementasikan karena bertentangan dengan HAM, Konstitusi, maupun UU Kepariwisataan.

"Bahkan, dengan tujuan negara yang secara prinsip melindungi hak setiap orang untuk melakukan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari HAM. Ini negara hukum. NTT adalah bagian dari NKRI, karena itu tunduk pada hukum nasional dan prinsip-prinsip universal lainnya," katanya.

Petrus mengaku, meskipun wacana Gubernur NTT belum menjadi kebijakan yang permanen dalam bentuk Perda atau Pergub, namun wacana ini sulit untuk diterapkan, karena wacana melarang wisatawan miskin berkunjung ke NTT tidak akan mampu membendung segala macam kelas wisatawan dari berbagai tempat dan kalangan untuk berkunjung ke NTT termasuk wisatawan kategori miskin.

"Para wisatawan jauh lebih paham tentang prinsip-prinsip kepariwisataan yang universal, di mana aktivitas wisata sebagai bagian dari HAM setiap orang untuk menikmati keindahan alam, budaya dan lingkungan sekitar alam termasuk alam di NTT," imbuhnya.

Petrus menegaskan, bisa saja wisatawan kaya dan miskin memboikot wacana Gubernur NTT soal pelarangan ini sebagai betuk solidaritas terhadap wisatawan miskin dengan tidak berkunjung ke NTT dalam waktu tertentu.

"Jika ini yang terjadi maka Gubernur NTT justru dapat dinilai telah membunuh masa depan Pariwisata NTT dengan ucapan-ucapannya yang kurang bijak dan bertanggung jawab, seperti melarang wisatawan miskin datang ke NTT, tanpa kajian mendasar termasuk mengukur seorang wisatawan miskin atau kaya," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar