Breaking News

HUKUM Petrus Selestinus Menilai Fungsi Bidang Pencegahan di KPK Urgen dan Krusial 08 Aug 2019 22:15

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Publik berharap agar Pimpinan KPK yang Baru mampu mengemban misi koordinasi, monitor dan supervisi agar memperkuat fungsi pencegahan," taandas Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Kegagalan Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) karena fungsi bidang pencegahan diabaikan oleh pimpinan KPK. Maka, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mempertimbangkan perlunya memperkuat peran KPK di bidang supervisi, monitor, dan koordinasi demi memperkuat fungsi bidang pencegahan tindak pidana korupsi yang hingga saat ini absen dan nyaris tak terdengar."

Demikian hal itu diutarakan praktisi hukum, Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Kamis (8/8/19).

Petrus menilai, lemahnya bidang pencegahan di KPK oleh karena fungsi pencegahan yang semula menjadi wewenang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) difusikan (dilebur, red) menjadi bagian pencegahan pada KPK, namun fusi itu tidak pernah direalisasikan oleh pimpinan KPK hingga sekarang. 

"Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, fungsi pencegahan KKN itu seharusnya tetap diemban oleh KPKPN yang menjadi bagian pencegahan di KPK. Buktinya, keberadaan KPKPN masih tetap diakui oleh ketentuan pasal 6 dan pasal 69 UU tersebut, namun tidak pernah difungsikan atau dilaksanakan oleh pimpinan KPK selama 17 tahun usia KPK," nilai Petrus. 

Advokat Peradi ini menekankan bahwa Pemerintah dan DPR perlu menghidupkan kembali fungsi  KPKPN di KPK, karena secara yuridis KPKPN sudah menjadi bagian pencegahan di KPK sebagaimana keberadaan dan fungsinya diakui oleh ketentuan pasal 6 dan pasal 69 UU tersebut.

"Tidak berfungsinya bidang pencegahan itu terbukti dari tidak adanya pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN," ujarnya.

LHKPN Wajib Diklarifikasi dan Diverifikasi

Petrus mengatakan bahwa tugas KPK tidak hanya pada bidang penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, red), akan tetapi juga mencakup fungsi koordinasi, monitor, supervisi dan pencegahan korupsi. "Selama ini, bidang pencegahan absen dari tugas KPK yang seharusnya berjalan beriringan dengan fungsi penindakan. Padahal, fungsi pencegahan KKN sangat strategis karena mengandung unsur edukasi dan penyadaran pada bagian hulu dari KKN dibanding fungsi penindakan yang hanya berfungsi pada bagian hilirnya, sehingga tidak memberi efek signifikan terhadap pencegahan korupsi," kata anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini. 

Petrus beralasan, publik mulai curiga, ada apa antara DPR dengan KPK yang sejak KPKPN dibubarkan melalui UU Nomot 30 Tahun 2002, fungsi bidang pencegahannya melemah dan nyaris tidak terdengar.

"Selama ini, DPR tidak pernah mempertanyakan dalam rangka kontrol mengenai lemahnya fungsi pencegahan terkait LHKPN. Ribuan bahkan puluhan ribu LHKPN telah masuk ke KPK, akan tetapi KPK tidak pernah mengekspose LHKPN itu ke publik melalui media massa bahkan Penyelenggara Negara yang sudah mengisi LHKPN pun tidak pernah diklarifikasi dan diverifikasi kebenaran data pelaporannya," imbuhnya.

Padahal, lanjut Petrus, klarifikasi dan verifikasi terhadap LHKPN setiap Penyelenggara Negara menjadi sangat penting, karena rata-rata koruptor dari unsur Penyelenggara Negara selalu mencuci uang hasil korupsi dengan cara menimbun kekayaan dan harta benda seperti membeli tanah, bangunan rumah, apartemen, mobil mewah,  kemudian dijual kembali, dan seterusnya guna 'mencuci' hasil korupsinya, sehingga tidak semua kekayaannya dilaporkan kepada KPK dengan alasan sudah dijual.

LHKPN Sebagai Alat Ukur Kejujuran

Petrus beranggapan, guna mengukur kebenaran dan kejujuran Pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dalam LHKPN, sangatlah mudah.

"Cukup dengan membandingkan penghasilan resmi yang dilaporkan dalam LHKPN dengan jabatan strategis yang pernah diemban Penyelenggara Negara yang bersangkuta. Juga dengan membandingkan gaya hidup Penyelenggara Negara dengan harta kekayaan yang dimiliki dan dilaporkan ke KPK. Maka dapat dipastikan, apakah pejabat bersangkutan memiliki penghasilan lain yang tidak sah di luar gaji resmi (gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang). Namun motode seperti ini tidak pernah dilakukan KPK terhadap setiap Penyelenggara Negara dan LHKPN yang dilaporkan," ujarnya.

Petrus menyoroti bahwa selama 17 tahun usia KPK, hanya bidang penindakan yang berfungsi, sementara fungsi pencegahan korupsi yang diemban oleh KPK sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999, tidak pernah dijalankan oleh KPK. 

Bahkan, informasi yang beredar konon karena ada 'deal' antara calon pimpinan KPK dan DPR untuk tidak mengutak-atik LHKPN demi menjaga privasi Penyelenggara Negara atas nama HAM. Padahal, tindakan tidak melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, publik sangat berharap agar dari tangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, mampu melahirkan pimpinan KPK baru (merubah secara total pimpinan KPK yang ada sekarang).

"Publik berharap agar Pimpinan KPK yang Baru mampu mengemban misi koordinasi, monitor dan supervisi agar memperkuat fungsi pencegahan. Karena selama ini hanya fungsi penindakan yang berjalan dan diperankan dengan baik oleh Polisi dan Jaksa Penuntut Umum di KPK. Padahal pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan," tandas Petrus.

 

--- Guche Montero

Komentar