Breaking News

HUKUM PMKRI Kupang Kecam Ancaman Kekerasan Oknum Anggota DPRD TTS kepada Pastor 23 Mar 2020 10:37

Article image
Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng. (Foto: Dok PMKRI Kupang)
PMKRI Kupang mendukung bahwa kasus tersebut diserahkan kepada pihak penegak hukum yakni Kepolisian, sambil terus berkomitmen mengawal proses hukum selanjutnya.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, NTT, mengecam tindakan oknum Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berinisial HB terhadap Pastor rekan Paroki Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Panite yang bertugas di Stasi Noemuke, TTS, Romo Yeremias Yohanes Watimena.

Kecaman dan sikap PMKRI Cabang Kupang diutarakan oleh Ketua Presidium, Adrianus Oswin Goleng, melalui rilis media, Minggu (22/3/20) seperti dilansir suluhdesa.com.

Oswin mengatakan bahwa dugaan kekerasan verbal maupun ancaman kekerasan fisik oleh oknum Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD TTS kepada pemimpin umat (Pastor, red) merupakan perbuatan serius yang harus disikapi oleh pihak penegak hukum.

"Sebagai pejabat publik, sikap dan tindakan yang ditunjukan sangat tidak terpuji dan bar-bar. Mestinya, anggota Dewan memberi teladan kepada sesama, baik ucapan maupun tindakan. Sebagai pejabat, apapun persoalan yang dihadapi, harus lebih arif dan bijaksana, bukan menunjukkan watak arogan dan premanisme. Ini tindakan bar-bar yang tidak pantas ditiru yang justru merusak citra lembaga dewan terhormat," sorot Oswin.

PMKRI Kupang, kata Oswin, mengecam dan mengutuk keras perbuatan oknum wakil rakyat dan meminta pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, umat, termasuk hierarki Gereja, paling lambat 1x24 jam.

“Tindakan ini tidak hanya melukai hati Romo sebagai korban, melainkan seluruh masyarakat lebih khusus umat Katolik. Oleh karena itu, kami mendorong dan mendukung penuh langkah-langkah yang sudah ditempuh termasuk proses hukum," kata Oswin.

PMKRI Kupang juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Katolik untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang justru memperkeruh suasana di tengah situasi nasional dan daerah yang sedang menghadapi sosial distancing Covid-19.

PMKRI Kupang, lanjut Oswin, mendukung bahwa kasus tersebut diserahkan kepada pihak penegak hukum yakni Kepolisian, sambil terus berkomitmen mengawal proses hukum selanjutnya.

“PMKRI Kupang juga meminta kepada Pimpinan Partai Nasdem agar segera mengambil langkah tegas, bila perlu sanksi pemecatan jika terbukti melakukan tindakan pidana kekerasan. Sehingga dari kejadian tersebut dapat memberikan efek jera dan pendidikan moral kepada pejabat publik yang sedang mengemban tugas dan tanggung jawab di tengah masyarakat,” desak Oswin.

--- Guche Montero

Komentar