Breaking News

REGIONAL PMKRI Kupang Kecam Pernyataan Gubernur NTT Soal TKI Ilegal 29 Nov 2019 14:48

Article image
PMKRI Cabang Kupang menunjukkan aksi solidaritas kemanusiaan menentang human trafficking di NTT. (Foto: Dok. PMKRI)
"Dalam konteks ini, persoalan TKI legal dan ilegal tidak menjadi alasan untuk kemudian pemerintah daerah melepas tanggungjawab," sorot PMKRI.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mengecam pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laikodat terkait TKI ilegal.

Gubernur Viktor mengecam para buruh migran yang bekerja ilegal di negeri orang. Menurutnya, jika sukses disyukuri dan meninggal dikubur.

"Yang ilegal, kalau dia meninggal di sana ya sudah kita siap kubur saja, mau apalagi? Itu yang ilegal kita tidak tahu dari mana. Tidak ada upaya lain, polisi Malaysia saja susah dapat mereka karena ilegal, orang datang mereka kabur," kata Viktor ketika meluncurkan kampung Cendana, di Bolok Kabupaten Kupang, Rabu (27/11/19) seperti dilansir merdeka.com.

Ketua PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng menilai pernyataan Gubernur Viktor tersebut sangat kontroversial, pecundang amanat, gagal paham, dan sangat prematur.

"Sebagai Gubernur Provinsi NTT tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu. Karena, kepala daerah adalah alat negara yang menjalankan peran, memberi kepastian dan perlindungan terhadap setiap warga tanpa kecuali,” kata Oswin seperti dilansir wartapedia.id, Rabu (27/11/19).

Oswin beralasan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai hak dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 sebagai tujuan bernegara, yakni untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan perdamaian.

“Gubernur Viktor harus paham apa maksud perlindungan dan kesejahteraan terhadap warga. Dalam konteks ini, persoalan TKI legal dan ilegal tidak menjadi alasan untuk kemudian pemerintah daerah melepas tanggungjawab," sorotnya.

Menurut PMKRI, pernyataan Gubernur tersebut merupakan upaya 'cuci tangan' sebagai pejabat daerah yang bertentangan dengan amanat UUD dan Sila Kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dikristalisasi dalam butir 3 dan 5 yakni sikap saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Kami menilai, pernyataan Gubernur Viktor sangat biadab dan kategori pelanggaran HAM, karena terkesan membiarkan tanpa mencari formulasi kebijakan yang tepat untuk memberikan kepastian dan keamanan terhadap TKI yang bekerja secara ilegal,” demikian PMKRI.

Menurut PMKRI, pilihan menjadi TKI karena berbagai latar belakang  baik motivasi, kesempatan, kebutuhan, maupun tekanan ekonomi dan sosial.

Selain itu, faktor lain yakni kurangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, upah minim, rendahnya pendidikan, dan lahan usaha yang sulit.

PMKRI membandingkan bahwa pernyataan dan sikap Gubernur NTT menunjukkan inkonsistensi. 

PMKRI menyebut, sebelumnya Gubernur Viktor membuat pernyataan di berbagai media, di antaranya “Gubernur Viktor Ancam Patahkan Kaki Pelaku Traficking" (edisi Tempo 10/09/2018), juga “Gubernur NTT Siap Disebut Tolol Jika Human Traficking Masih Tinggi" (edisi Kompas 3/12/2018).

"Sebagai komitmen Pemprov NTT, pernyataan ini cukup vulgar dan ganas dalam memberantas mafia traficking dan menekan angka kematian TKI. Namun ironisnya, pernyataan ini tidak memberikan dampak positif karena tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan strategis dalam menyelesaikan akar masalah tenaga kerja asal NTT yang bekerja di luar negeri. Hingga kini, publik terus menagih janji dan komitmen Gubernur NTT dalam mewujudkan NTT bangkit dan sejahtera,” sentil PMKRI.

Tuntutan Sikap PMKRI Cabang Kupang

Atas pernyataan Gubernur NTT yang dinilai kontroversial tersebut, PMKRI Cabang Kupang menyatakan sikap yakni,

Pertama, mengecam ucapan Gubernur NTT dan mendesak agar Gubernur NTT segera menyampaikan permohonan maaf secara sadar dan terbuka kepada seluruh masyarakat Provinsi NTT karena telah melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan lebih khusus keluarga dan korbanTKI.

Kedua, ultimatum agar Gubernur NTT dapat menertibkan pikiran, ucapan dan tindakan dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan norma sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga, mendesak Gubernur dan Pemprov NTT segera merealisisi program kerja sesuai janji kampanye sebagai mana tertuang dalam RPJMD Provinsi.

Keempat, di tengah indeks pembangunan Provinsi yang begitu rendah, meningkatnya angka kemiskinan dengan presentase 21,09% (jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 1.146.320 jiwa), meningkatnya angka pengangguran sebesar 3,01% (bertambah 83 ribu orang). Maka PMKRI mendesak agar Gubernur NTT lebih fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan spirit NTT bangkit dan sejahtera.

--- Guche Montero

Komentar