Breaking News

REGIONAL Pokja MPM Desak Polda NTT Ungkap Tuntas Jaringan Ekploitasi Anak di Bawah Umur 24 Jun 2021 12:26

Article image
Anak di Bawah Umur yang dipekerjakan di tempat hiburan malam. (Foto: Ist)
Para pekerja tempat hiburan malam yang diamankan pada umumnya berusia antara 14 hingga 17 tahun. Bahkan saat diamankan, dua orang sedang dalam kondisi hamil.

SIKKA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Penggiat Anti-Perdagangan Manusia (human trafficking), Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) mendesak pihak Kepolisian lingkup Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mengungkap tuntas jaringan eksploitasi yang mempekerjakan anak di bawah umur di sejumlah tempat hiburan di NTT.

Juru Bicara Pokja MPM NTT, Vera Aja menyoroti kasus eksploitasi anak di bawah umur yang belum lama ini terjadi di beberapa tempat hiburan malam di kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.

"Ini bentuk kejahatan kemanusiaan atas nama eksploitasi dan komersialisasi. Tentu ada sindikat jaringan sehingga terjadi 'bisnis manusia' yang selama ini marak disebut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujar Vera kepada media ini, Selasa (22/6/2021).

Aktivis Perempuan asal Nagekeo ini mendesak pihak Kepolisian, pemda setempat maupun elemen penggiat Anti-Human Trafficking untuk berani mengungkap tuntas jaringan eksploitasi, para aktor intelektual serta para calo yang menjalankan 'bisnis haram' tersebut.

"Miris! Ketika masyarakat NTT tengah mengalami situasi sulit akibat pandemi Covid-19, justru 'bisnis haram' ini mendatangkan 'para pekerja' dari luar NTT yang notabene dari zona merah Covid. Jika tidak segera ditindak tegas, maka niscaya penularan Covid akan sulit diminimalisir," sorot Vera.

Sorotan senada diutarakan Dewan Pembina Hukum dan HAM Pokja MPM, Gabriel de Sola.

Menurut Gabriel, para korban yang diamankan harus mendapat hak restitusi dan rehabilitasi, yang dijamin oleh LPSK, Komnas HAM dan pihak Kepolisian.

Pasalnya, para korban dapat dijadikan justice collaborator guna mengungkap para aktor intelektual dan pelaku 'bisnis' yang mempekerjakan mereka.

"Jika institusi penegak hukum berdiri tegak dan para aparat bekerja profesional mengungkap persoalan ini, maka sindikat jaringan 'bisnis haram' ini akan terungkap. Kita terus berkomitmen mengawal kasus ini karena masuk ranah TPPO," komit Gabriel yang mengapresiasi Aparat Ditres Polda

NTT dan Satres Polres Sikka serta Tim TRUK-F yang langsung menyikapi persoalan tersebut.

Sebelumnya, seperti dilansir Liputan6.com, Aparat Ditres Polda NTT dan Satres Polres Sikka, mengamankan 17 anak di bawah umur yang kedapatan bekerja ditempat hiburan malam. 

Hal itu terbongkar saat polisi menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam di Kota Maumere, Sikka, NTT, Senin (14/6/2021) lalu.

Para pekerja tempat hiburan malam yang diamankan pada umumnya berusia antara 14 hingga 17 tahun. Bahkan saat diamankan, dua orang sedang dalam kondisi hamil.

Ada empat lokasi Pub yang mempekerjakan anak di bawah umur, berhasil diamankan; yakni 5 orang dari pub Sasari, 8 orang dari pub Bintang, 3 orang dari pub 999 dan 1 orang dari pub Libra. Mereka berasal dari Karawang, Cianjur, dan Jakarta.

Kapolda NTT melalui Panit Subdit 4 Ditreskrimum, Iptu Fernando, kepada awak media, Selasa (15/6/2021) malam mengatakan, operasi ini dilakukan menyusul adanya laporan warga.

"Kini, ke-17 anak tersebut dititipkan di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan, Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Florrs (TRUK-F), guna proses pemulangan ke wilayah asal mereka masing-masing," ungkapnya.

Pihaknya juga akan memanggil para pemilik tempat hiburan malam guna meminta keterangan.

"Apabila terbukti sengaja mempekerjakan anak, akan ditindak dengan pasal eksplotasi anak di bawah umur," tegasnya.

Sementara Koordinator TRUK-F, Suster Eustochia, SSpS, mengatakan bahwa pihaknya menerima titipan korban eksploitasi anak di bawah umur tersebut.

"Kami akan mendampingi, melakukan konseling, serta memberikan rasa nyaman kepada mereka," ungkapnya.

Suster Eustochia berharap agar pemilik pub di Sikka tidak melakukan perekrutan anak di bawah umur untuk dipekerjakan di sejumlah pub di wilayah Maumere ini.

"Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi, sebab yang dipekerjakan adalah anak di bawah umur. Ini sangat melanggar hukum," tegasnya.

Melanggar Undang-Undang

Sementara Koordinator P2TP2A Kabupaten Sikka, dr. Maria Bernadina Sada Nenu, MPH, Rabu, (16/6/2021) mengatakan sebanyak 17 korban eksploitasi anak yang dipekerjakan di beberapa pub di wilayah Maumere, Kabupaten Sikka, NTT saat ini dititipkan sementara di TRUK-F.

Dikatakannya, dari 17 anak yang diamankan, dua orang di antaranya sementara hamil. 

"Dari ke-17 anak tersebut beridentitas Warga Negara Indonesia (WNI). Usia mereka yakni 14-18 tahun. Ini sangat prihatin, karena eksploitasi anak di bawah umur melanggar Undang-Undang (UU) perlindungan anak," katanya.

Dokter Maria menerangkan bahwa Kabupaten Sikka sudah mempunyai Perda tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

"Perlu adanya peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam wadah gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sikka dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, terutama dalam pencegahan dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di wilayah kabupaten Sikka," ujarnya.

Menurutnya, upaya pencegahan bisa dilakukan melalui edukasi terhadap masyarakat dan tempat hiburan malam, termasuk penertiban izin tempat usaha tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

"Diharapkan agar para pemilik Pub di Sikka tidak melakukan perekrutan anak di bawah umur untuk dipekerjakan ke pub-pub yang ada di wilayah Maumere ini," harapnya.

--- Guche Montero

Komentar