"Kita meminta agar pemerintah segera merealisasi anggaran senilai Rp 8 miliar pada bulan Desember ini sehingga tidak terjadi silpa dan polemik baru. Ini juga soal transparansi alokasi anggaran," ungkap Bento.

ENDE, IndonsiaSatu.co-- Polemik terhadap honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Ende, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu sebagai bentuk tanggapan DPRD Ende terhadap keluhan dan pengaduan beberapa GTT yang langsung menemui Dewan legislatif tersebut beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Kornelis Wara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan tahap verifikasi dan validasi administrasi.

Pemerintah memastikan pembayaran honor GTT akan dilakukan pada bulan Desember 2019.

“Kita harap secepatnya untuk verifikasi dan validasi sehingga pada bulan Desember ini bisa dilakukan pembayaran,”ungkap Kornelis Wara di Kantor Bupati, Jumat (29/11/19) lalu.

Kornelis menyatakan, proses validasi administrasi GTT dilakukan oleh pihak Inspektorat. Hal ini untuk menjaga kecurangan, kecurigaan dan kepentingan pihak tertentu.

"Proses validasi dilakukan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyurati pihak Inspektorat pada pekan lalu. Ini sebenarnya untuk meminimalisir kecurigaan soal kepentingan-kepentingan lain. Sehingga, kita minta Inspektorat untuk validasi dan tetap kami support data,” tuturnya.

Pembayaran honorarium kepada GTT, terangnya, akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah.

Disebutkan, anggaran yang disiapkan untuk tahun 2019 ini sebesar Rp 8 Miliar. Pada periode berikut, pemerintah sudah merencanakan untuk membayar penuh selama satu tahun.

“Pembayaran nanti sesuai dengan keuangan yang ada yakni Rp 8 miliar. Namun kalau bayar genap 12 bulan, maka kita hitung sekitar 24 miliar. Hanya keterbatasan anggaran maka kita sesuaikan,” ucap Kornelis.

Tanggapan DPRD Ende

Saat dimintai tanggapan terkait hal ini, anggota Komisi III DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha mengatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi kontrol dan anggaran oleh Dewan, ia mengharapkan agar pemerintah segera menindaklanjuti hal itu guna menunjang kinerja para GTT dan mendukung pendidikan.

"Kita meminta agar pemerintah segera merealisasi anggaran senilai Rp 8 miliar pada bulan Desember ini sehingga tidak terjadi silpa dan polemik baru. Ini juga soal transparansi alokasi anggaran," ungkap politisi partai Demokrat yang akrab disapa Bento ini, Rabu (4/12/19).

Perwakilan Komisi III ke Badan Anggaran (Banggar) ini menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap aspek pendidikan harus dioptimalkan termasuk soal hak dan kewajiban para pengajar.

"Aspek pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan non-fisik di Kabupaten Ende, termasuk soal kesejahteraan para guru. Prinsipnya, ini harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan Dewan," harapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Ende, Vinsen Sangu yang meminta pemerintah untuk memberikan atensi serius terhadap para guru honorer dan GTT serta pendataan yang jelas dan akuntabel terhadap para guru penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

"Verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk tanggung jawab Dewan, kami terus melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap kebijakan anggaran agar tepat sasaran dan tidak menciptakan polemik. Diharapkan agar pemerintah melalui dinas terkait segera menindaklanjuti hal ini," pinta Politisi muda PDI Perjuangan ini.

--- Guche Montero