Sahroni mengharapkan Presiden Jokowi agar tidak kalah terhadap kelompok sipil yang intoleran.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni akhirnya angkat bicara terkait maraknya isu suku, agama, ras antargolongan (SARA) yang tidak hanya menyangkut Pilkada, tapi juga menyasar jabatan di institusi kepolisian.

Teranyar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten menolak pelantikan Komisaris Besar Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Banten, menggantikan Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, hanya karena alasan agama.

Menurut Sahroni, penolakan terhadap Kombes Pol. Listyo Sigit Prabowo hanya karena yang bersangkutan non-muslim sangat tidak beralasan. Hal ini menunjukkan kurang dewasanya MUI Banten dalam menyikapi perkembangan kondisi kekinian Indonesia. Apalagi, penunjukan Mantan Ajudan Presiden Joko Widodo tersebut sudah melalui proses berjenjang di internal Polri.

“Jangan jadikan agama sebagai tameng tidak dilantiknya Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolda Banten,” kata Sahroni di Jakarta, Rabu  (19/10/2016).

Politisi Partai Nasdem ini mendukung penuh keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas penunjukan Kombes Pol Listyo Sigit sebagai Kapolda Banten. Karena itu, Kapolri diminta bersikap tegas dan tidak boleh tunduk pada tekanan siapapun, termasuk pihak yang menolak.

"Saya rasa penunjukkan itu sudah tepat dan profesional, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas beliau selaku Kapolri,” ujarnya.

Sahroni mengingatkan bahwa Tito Karnavian pernah menjadi Kapolda Papua pada 2012 lalu, menggantikan pejabat lama Irjen Pol Bigman Lumbang Tobing. Perlu diingat bahwa mayoritas penduduk Papua beragama non muslim. Namun, warga Papua sama sekali tidak menolak kahadiran Jenderal Tito Karnavian.

Karena itu, tokoh mudaa Tanjung Priok ini meminta Kapolri agar tidak terbawa arus kelompok yang menyeret-nyeret agama ke pusaran politik.  “Isu-isu yang menyangkut agama akhir-akhir sedang marak diperbincangkan, hendaknya jangan sampai agama menjadi tameng untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahroni mengharapkan Presiden Jokowi agar tidak kalah terhadap kelompok sipil yang intoleran. Negara memiliki power untuk memaksa rakyatnya agar tunduk pada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

“Saya tegaskan, bahwa bangsa Indonesia adalah negara plural (majemuk). Mari kita merawat kemajemukan ini demi tegaknya bangsa tercinta,” pungkasnya.

---