Breaking News

HUKUM Polri dan Puspom TNI Diminta Membuka Kembali Peristiwa Pidana Mei 1998 12 Jun 2019 14:10

Article image
Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL  mendatangi massa aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta. (Foto: ANTARA)
Ada benang merah antara peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan peristiwa kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 yang lalu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil 2019 tengah memasuki babak akhir yakni gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI ke lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pencalonan Prabowo Subianto untuk ke tiga kalinya sebagai Capres, selalu dihantui oleh dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang mencuat ke publik.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Prabowo Subianto di panggung politik selalu membuka memori publik tentang rekam jejak masa lalu terutama tindakan kriminal dalam peristiwa penculikan, penghilangan Kemerdekaan bahkan nyawa Aktivis Mahasiswa pada Mei 1998 yang diduga dilakukan oleh Prabowo Subianto saat berada di puncak karier Militer dengan pangkat Letjen TNI.

Menurut Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, ada benang merah sejarah yang bisa dihubungkan antara peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan aksi damai yang berujung rusuh pada 21-22 Mei 2019 ketika para pendukung Paslon Prabowo-Sandi secara terbuka menyatakan menolak Keputusan KPU yang menetapkan keunggulan perolehan suara 55% untuk paslon nomor urut 01: Jokowi-Ma'ruf Amin dengan angka 55% berbanding 44% perolehan suara paslon nomor urut 02: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Benang Merah

Menurut Advokat Senior Peradi ini, ada benang merah antara peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan peristiwa kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 yang lalu. 

Merujuk Majalah Tempo edisi 6 Juni 2019, yang mengungkap dugaan keterlibatan mantan Satgas Tim Mawar dalam aksi 21-22 Mei 2019, setidak-tidaknya Tim Tempo melihat ada kesamaan pola, semangat dan visi untuk mendapatkan kekuasaan melalui cara-cara inkonstitusional antara peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Mei 2019, yang dipertontonkan oleh pendukung dan Timses Paslon nomor urut 02. Faktanya, aksi yang disebut damai itu berujung rusuh dan nyaris menimbulkan tragedi berdarah yang meluas pada malam tanggal 21-22 Mei 2019.

Oleh karena itu, kata Petrus, Bareskrim Mabe Polri harus mengembangkan Penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Makar dalam peristiwa 21-22 Mei 2019, dikaitkan dengan Penyidikan kasus kerusuhan Mei 1998 dengan melibatkan DANPUSPOM TNI  yang ketika peristiwa kerusuhan Mei 1998, pernah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan kasus dugaan Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan Aktivis Mahasiswa tahun 1998 yang di dalamnya disebut-sebut ada operasi Satgas Tim Mawar. 

Apalagi hingga saat ini, lanjut Petrus, belum semua pelaku khususnya di tingkat Pimpinan TNI terutama Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto belum dimintai pertanggungjawaban secara pidana (kecuali pertanggungjawaban secara Etik di hadapan DKPP). 

Ia beranggapan bahwa, bagi DANPUSPOM TNI, membuka kembali Penyidikan kasus Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan Aktivis Mahasiswa pada tahun 1998, menjadi sesuatu yang wajib hukumnya, karena penyidikan yang dilakukan pada waktu itu baru memproses hukum para pelaku lapangan yang rata-rata berpangkat Perwira Menengah ke bawah, sementara para pelaku tingkat Perwira Tinggi yang memberi perintah belum dituntaskan proses hukumnya hingga sekarang. 

Padahal berdasarkan pemeriksaan DKPP tanggal 10, 12 dan 18 Agustus 1998 disimpulkan bahwa Prabowo Subianto telah melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 103 KUHPM  dan pasal 333 KUHP dan pasal 328 KUHP jo pasal 55 KUHP yaitu Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan terhadap Aktivis Mahasiswa.

Kepastian Hukum

Menurut Petrus, guna mendapatkan kepastian hukum, apakah sejumlah oknum Prajurit hingga Perwira Tinggi TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa Mei 1998, juga terlibat kembali dalam peristiwa kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei 2019, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Bareskrim Polri dan PUSPOM TNI, untuk membuka Penyidikan lanjutan dalam kasus kerusuhan Mei 1998.

Karena, hasil pemeriksaan DKPP telah disimpulkan bahwa Prabowo Subianto telah melakukan Tindak Pidana berupa memerintahkan Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 333 KUHP) dan penculikan (pasal 328 KUHP) yang mengakibatkan beberapa Aktivis Mahasiswa diculik dan sebagian hilang hingga hari ini. Namun, hingga saat ini belum dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Adapun Keputusan DKP Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP, tanggal 21 Agustus 1998, harus dijadikan referensi atau bukti utama, di mana Keputusan DKP merekomendasikan Prabowo Subianto untuk diberhentikan dari Dinas Militer karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, etika dan disiplin yang merugikan kehormatan TNI, kehormatan Bangsa dan Negara. 

Oleh karena itu, tegas Petrus, PUSPOM TNI harus berinisiatif membuka kembali penyelidikan dan penyidikan atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan yang diduga dilakukan atas perintah Prabowo Subianto, berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dugaan keterlibatan mantan oknum anggota Satgas Mawar yang disebut-sebut ikut terlibat dalam aksi kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 lalu.

 

 

 

--- Guche Montero

Komentar