Breaking News

OPINI Prahara Tambang di Flores 06 Jul 2020 10:49

Article image
Kembangkan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, juga berbasis nilai.

Oleh: Dr. Ignatius Iryanto Djou*

 

Pulau Flores adalah Pulau yang ramping memanjang dan di seluruh pulau dari ujung barat sampai ujung Timur. Begitu banyak tujuan di luar biasa, baik yang sudah dikenal masyarakat maupun yang belum disentuh.

Oleh karena itu, di titik manapun jika dibangun sebuah tempat usaha pasti akan merusak tempat wisata tersebut ke arah terintegrasi pariwisata di seluruh Flores, yang dikelola dan berbasiskan komunitas dan masyarakat Flores. 

Ambil contoh lokasi tambang Karst di Manggarai Timur (Matim) saat ini. Beberapa objek wisata yang jelas, beberapa di antaranya adalah Lia Bua, lokasi penemuan Homo Florensis, si Hobbit dari Flores, Waerebo (kampung tradisional dengan arsitektur unik), sesuai dengan legenda pendengaran sebagian besar dari tanah Minang, Bena juga merupakan kampung tradisional di kabupaten, Labuan Bajo tujuan wisata Premium yang sudah dikenal luas, rangkaian 17 Pulau di Riung yang dijaga lingkungannya sejak masa Portugis, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, tambang di Manggarai Timur dan di tempat mana saja di Flores, pasti akan mengganggu pengembangan industri wisata di Flores, Lembata dan Alor (kepulauan Flores) yang telah didukung oleh banyak kaum terpelajar NTT, jauh sebelum Gubernur sekarang menjadikannya sebagai tema kampanyenya.

Bahkan pemberian ijin lokasi tambang dan Pabrik Semen oleh Bupati Matim sekarang sudah dipertanyakan dan dicek legalitasnya.

Sejauh yang saya tahu, kawasan karst sana, telah disetujui sebagai daerah yang harus dilindungi oleh peraturan dari KLHK (kepmen KLHK) dan lebih tidak mendukung Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah di Matim, memilih kawasan itu sebagai kawasan industri dan pertambangan. 

Jika dugaan saya ini benar, jelas ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupatinya sangat dipertanyakan, kecuali ada keputusan baru yang dikeluarkan sebelumnya.

Saat ini, perusahaan terkait baru mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, tentu saja setelah mengantongi ijin lokasi dari Bupati dan menyerahkan pra-FS terkait bidang teknis dan ekonomi. 

Saat ini, perusahaan ini lagi mengejar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi dan Produksi, yang selalu disebut dengan (termasuk oleh Gubernur Baru ini) yaitu dokumen Amdal yang dikirim, yang kemudian akan diberikan dari Gubernur, kemudian KLHK akan diserahkan Ijin Lingkungan yang menjadi dasar dari pemberian IUP Operasi Produksi. 

Informasi ini sama sekali tidak lengkap dan di sanalah letak salah satu masalah utama dari tambang yang ada di NTT selama ini.

Dalam urutan pekerja tambang yang benar, ada Rencana Reklamasi setelah eksplorasi untuk mendapatkan ijin Eksplorasi, di mana perusahaan harus membahas rencana pemboran di drum bor, juga membuka rencana bukaan area yang akan dibor dan dibutuhkan untuk mobilisasi peralatan bor, serta rencana perekaman minat eksplorasi. Coba kata kunci Rencana Reklamasi setelah Eksplorasi. Tambang-tambang di NTT, sepertinya tidak ada langkah-langkah ini.

Juga, untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi, bukan hanya rekomendasi Gubernur dan ijin Lingkungan dari KLHK, tetapi juga Rencana Penutupan Tambang (RPT) yang harus di-submit dan dikelola oleh ESDM bersama KLHK. Di sini, foto foto rona awal wilayah dan desain rona akhir dalam dokumen RPT harus jelas dengan Jaminan yang jelas. 

Untuk rencana Reklamasi pasca eksplorasi, perusahaan harus memasukkan uang setoran dana yang akan digunakan untuk kepentingan reklamasi. Sementara untuk RPT, perusahaan juga harus membuka Bank Garansi yang diberikan setiap lima tahun sejak dirilisnya IUP Operasi Produksi. Ini semua harus disetujui, baik reklamasi, paska pembaharuan maupun persetujuan dari RPT, sesuai dokumen yang dibubarkan. (Catatan: Bahkan, jika wilayah Tambang ada di kawasan Hutan).

Hilang dokumen RPT dalam setiap debat tentang tambang di NTT, yang membuat semua tambang yang pernah ada di NTT, lubang tambang yang menganga tanpa jejak reklamasi sekecil apapun, sehingga tidak pernah diberikan Rencana Penutupan Tambangnya.

Dalam kasus Manggarai Timur, ada fakta yang lebih sadis. Perusahaan yang sekarang mengeluarkan IUP Operasi dan Produksi untuk Tambang Karst ini, yang pernah diterbitkan di wilayah ini sebagai perusahaan penambang Mangan, dan telah membuka lubang tambang setelah penambangan, yang sama sekali tidak terurus. Ini sangat fatal, dan mendukung Bupati dan Gubernur atas Pertambangan dan Pabrik Semen ini, memang harus digugat dan dilawan. Tentu mereka tidak menggunakan nama perusahaan yang sama, dari dokumen mereka terbaca nama-nama pemilik yang sama. 

Saya malah sangat terkejut yang diincar sebenarnya adalah Mangan yang memang akan menjadi bagian kecil saja dari lapisan gamping yang akan digunakan untuk industri semen. Sangat mudah melakukan separasi, menunggu jika di desain nanti, para pekerja adalah warga negara China sendiri. Oh iya, perusahaan ini memang dimiliki oleh investor dari China.

Ada Penambangan Tradisional, Ada Penambangan Berkelanjutan

Penjelasan saya di atas, memiliki dua tujuan.

Pertama, pertambangan yang membutuhkan Ijin Terkait Pertambangan di NTT, di dunia dan sebagian kecil di negeri ini.

Jika saya pribadi tidak percaya gereja, khususnya gereja katolik di Flores, menolak Tambang an sich dan mencap secara umum bahwa tambang adalah iblis lusifer yang harus dibenci, para pekerja tambang adalah pendosa-pendosa besar yang pasti akan masuk dalam bahaya, misalnya.

Mengapa saya tidak percaya hal itu? Entah berapa kali isi Kitab Perjanjian Lama yang berbicara tentang penggunaan Emas, Perak, Intan Permata, yang semuanya merupakan hasil Tambang.

Dalam Perjanjian Baru, ditulis : "Tiga Raja dari Timur yang mengikuti tuntunan bintang berekor, sampai ke Betlehem mengunjungi tempat kelahiran Yesus dengan membawa tiga jenis persembahan; melalui Emas", juga hasil tambang.

Sebaliknya, kita harus melakukan refleksi kritis tentang penyebaran agama Kristen/Katolik yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis pada masa lalu dengan tiga petunjuk utama: Tuhan/Injil, Kemuliaan dan Emas. 

Emas menjadi tujuan di samping tugas penyebaran injil (kemuliaan dan Injil) serta kemuliaan dua negeri tersebut. Di masa depan itu, tambang dilakukan sangat tradisional...penghancuran wilayah serta kulturnya juga menjadi ciri khas dari perampokan hasil tambang di masa itu.

Maka pada titik ini, saya tidak percaya bahwa gereja memusuhi tambang. Ini adalah Iblis Lusifer yang harus dibenci, karena pekerja tambang adalah pendosa; karena gereja dan organisasi masih menggunakan hasil tambang tersebut.

Kedua, peradaban dunia tidak akan berkembang seperti ini, tanpa Tambang. Temukan semua barang yang kita pakai di badan kita, rasanya pasti ada minimal yang merupakan hasil tambang.

Namun, benar bahwa banyak sekali tambang yang hanya merupakan penghancur kehidupan. Tambang-tambang di NTT selama ini, masuk ke kategori itu. Salah satu penyebab seperti yang sudah saya uraikan di bagian awal tadi. Itu memang harus diwaspadai.

Dan juga benar, bahwa jika taat pada kaidah-kaidah pertambangan yang benar, yang disebut dengan prinsip prinsip Good Mining Practice, mestinya itu bisa diupayakan. Dikombinasikan dengan prinsip Good Corporate Governance (dari sudut managemennya; Good Mining Practice dari sudut Teknis Pertambangan dan pengelolaaan Lingkungannya) serta comprehensive strategic CSR, mestinya tambang bisa menjadi bagian dari sustainable Industry.

Di pinggiran kota Kuala Lumpur Malaysia, kita bisa mengunjungi suatu Resort Wisata Mewah yang dibangun di bekas lokasi tambang di sana. Juga di pinggir kota Shanghai, kita bisa melihat sebuat hotel di tepi danau curam yang mewah yang dibangun di lokasi Tambang, serta  masih banyak contoh yang lain.

Flores, Lembata dan Alor Harus Menolak Tambang

Saya hanya memberanikan diri menyebut tiga Pulau itu. Untuk Sumba dan Timor, silahkan teman-teman lain menyampaikan pendapat.

Walaupun dimungkinkan adanya Usaha Tambang Yang Sustain, jika ketat dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Mining Practice, kepulauan Flores harus menolak Tambang di wilayahnya karena untuk wilayah-wilayah ini, tambang tidak akan pernah kompatibel dengan pengembangan Pariwisata yang kita sepakati menjadi Prime Mover Pembangunan Ekonomi kita.

Lalu apa yang kompatibel dengan Pariwisata? Unit Utility yang jelas sangat mendukung pengembangan Industri pariwisata adalah Energy Listrik, sumber air serta unit-unit Bisnis yang menjadi supply Chain dari Industri Pariwisata tersebut.

Karena itu, saya berharap, pimpinan daerah, gerejja serta teman-teman aktivis, sebaiknya agak teliti ketika harus menentukan sikap terkait dengan eksplorasi Geothermal. Jangan disamakan dengan unit Pertambangan. Pak Ignatius Jonan, sudah menyatakan bahwa Flores adalah Pulau Geothermal di Indonesia. Artinya, Potensi Geothermal di Flores sangat kaya. Ini adalah potensi Energi Listrik Terbarukan, yang dalam jangka panjang merupakan energi listrik yang bersih (green energy) dan juga murah mestinya. 

Hingga saat ini, biaya yang mahal dan bahkan sulit diduga adalah biaya eksplorasinya. Namun sebenarnya sudah ada teknologi yang bisa menyederhanakan proses eksplorasi dan menghemat biaya eksplorasi secara signifikan.

Desain pengembangan Pariwisata untuk seluruh Kepulauan sebaiknya dimulai secara serius sekaligus menyatakan dengan tegas sebagai sikap seluruh Kepulauan untuk menolak pertambangan. Ini menjadi PR bersama.

Hal lain, jangan dikira, pariwisata juga tidak menyembunyikan resiko. Baru-baru ini diaspora NTT diawali dengan Diaspora Ende, heboh karena di Ende diberitakan sudah berkembang prostitusi online di kalangan remaja. Ketika diaspora Ende serta beberapa sahabat dari Manggarai, Timor dan Sumba heboh, ada yang mengatakan Ende itu kecil saja. Yang besar dan sudah berkembang ini di Sikka dan Labuan Bajo. Saya tidak pada posisi untuk mengkonfirmasi informasi ini. Teman-teman di daerah yang lebih tahu. Yang mau saya katakan yakni bahwa salah satu jebakan pengembangan pariwisata yang massif adalah berkembangnya prostitusi ini. Ini fakta dan terjadi di mana-mana. Bagaimana sikap kita? maukah kita terkenal dengan pariwisata prostitusi atau dibungkus dengan praktek kawin kontrak seperti Puncak, yang terkenal sekali dengan prostitusi yang dilegalkan secara agama, di sana? 

Sejatinya, saya tidak rela pengembangan pariwisata Flores juga membuka peluang berkembangnya prostitusi di sana. Dalam desain pengembangan Pariwisata yang terpadu, faktor-faktor ini tidak boleh luput dari perhatian.

Bagaimana prinsip sederhana dari Pariwisata yang berbasiskan masyarakat: Community Based Tourism Industry?

Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan bangga mengedepankan Pariwisata Premium untuk Labuan Bajo misalnya, yang sangat mahal dan hanya bisa dijangkau oleh kelas elite. Pertanyaannya, apakah ini berarti juga hanya kelas elite Flores? Atau NTT yang nanti bisa mengambil bagian dalam seluruh rantai Bisnis pariwisata yang akan dibangun? Kita harus kritis melihatnya.

Ansy Lema, Legislator Muda NTT, Putra Ende yang tinggal di Kupang dan mewakili wilayah Timor, Sumba dan Rote, mengemukakan bahwa NTT itu singkatan dari Nelayan, Tani dan Ternak. Intrinsik dari statement ini adalah dorongan bahwa pengembangan tiga aspek itu harus menjadi bagian terpadu dari pengembangan pariwisasta kita. 

Saya menggunakan istilah supply chain dari industri pariwisata kita harus berbasiskan masyarakat kita, lalu harus berbasiskan kemandirian supply hasil Nelayan, Tani dan Ternak dari masyarakat kita. Di sini ketersediaan energi dan air bersih juga adalah kunci. Hal sederhana yang harus jadi perhatian. Batasi hotel-hotel super-mewah serta resort resort super elite yang diwajibkan untuk membina NTT sebagai bagian dari CSR mereka sekaligus menjadi integrated rantai pasokan dari kebutuhan mereka. Jadi CSR mereka sangat strategis terhadap keberlanjutan dari rantai pasokan mereka. 

Kembangkan penginapan sederhana di komunitas kami, kampung kami di tempat usaha NTT yang sebelumnya juga menjadi tempat penyuplai kebutuhan mereka. Ini bukan sembarang kuliner, tetapi juga usaha kerajinan lainnya, dan berbaring.

Lalu, yang mau saya katakan: Tidak mau serta-merta iblis di dalam dirinya. 

Tambang harus ditolak dari Bumi Florasta dan mungkin juga dari Tisori (Rote Timor Sumba). 

Kembangkan Pariwisata yang berkelanjutan, Berbasis Masyarakat juga Berbasis Nilai.

 

* Penulis adalah Tokoh NTT, Pemerhati Sosial-Budaya dan Aktivis, tinggal di Jakarta.

--- Guche Montero

Komentar