Breaking News

OPINI Prahara Tambang di Flores (Menelisik fungsi Karst dalam konteks Reklamasi) 18 Jul 2020 18:53

Article image
Tetap saja, tambang di sana harus ditolak dan karena itu pabrik semen pun harus ditolak.

Oleh Dr Ignas Iryanto

 

Sampai saat ini, Bupati Manggarai Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkesan, tetap mendorong pembangunan pabrik semen. 

Pernyataan keduanya yang mendorong penyelesaian Amdal, bahkan seolah-olah mewakili perusahaan dengan mengatakan bahwa akan ada tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Matim serta jaminan adanya reklamasi serta pengembangan pertanian.

Banyak pertanyaan terkait dengan pernyataan tersebut; dari mana sumber PAD bagi Matim senilai 50 Miliar Rupiah per Tahun dan model reklamasi seperti apa yang dimaksudkan, jika sama sekali tidak pernah ada dokumen Rencana Penutupan Tambang?

Sikap saya jelas, sesuai beberapa tulisan opini bahkan ada yang sudah sejak lama. Wacana tambang dihapus saja dari diskusi publik untuk pengembangan ekonomi Kepulauan Flores, karena tidak akan pernah kompatibel dengan pengembangan Pariwisata sebagai prime mover pengembangan ekonomi.

Namun ada hal lain yang sebaiknya diperjelas agar publik semakin aware terhadap bahaya dari tambang di daerah Matim ini. Pemahaman tentang fungsi Karst di sana, semakin jelas setelah para "Kraeng" (sebutan untuk para lelaki tua di Manggarai) dari Kelompok Diaspora Manggarai Raya melaksanakan webinar dengan tema "Karst" dengan menghadirkan tiga pembicara ahli, yakni: Dr. Eko Teguh Paripurna, Geolog dari UPN Jogyakarta dan Pakar Manajemen Bencana, Dr. Surono, Kepala Badan Geologi ESDM (2014_2017) dan Dr. Rudy Suhendar, Kepala Badan Geology ESDM (2017-2020).

Penjelasan dari ketiga Pakar ini dapat diringkas dalam beberapa point berikut:

Pertama, tidak semua lapisan batu gamping merupakan lapisan karst.

Kedua, lapisan batuan gamping yang berusia tua, yang selama ratusan bahkan ribuan tahun telah menjadi lapisan yang menyimpan air di selah-selah lapisannya, akan membentuk lapisan yang secara khusus disebut Karst.

Ketiga, ciri-ciri adanya lapisan karst ini yakni antara lain adanya beberapa mata air, sungai-sungai bawah tanah, gua-gua yang kadang memiliki stalagtit dan stalagmite di sekitar wilayah karst tersebut.

Keempat, lapisan karst ini telah menjadi sistem alam yang tidak terpisahkan dari seluruh keunikan bentangan alam, tingkat kesuburan tanah, bahkan kekhasan flora dan fauna di sekitarnya.

Kelima, lapisan karst ini dilindungi oleh regulasi Indonesia, dan proses legal agar menjadi wilayah yang dilindung, yang disebut Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), harus dimulai dengan penelitian dan survey oleh para ahli dan dipimpin oleh Badan Geologi ESDM serta lembaga-lembaga lainnya.

Keterangan dan beberapa foto yang disebarkan oleh sahabat-sahabat Diaspora Manggarai menunjukkan bahwa ciri-ciri bentangan karst yang disebut di atas (mata air, sungai bawah tanah, gua-gua) ditemukan di wilayah tersebut.

Hal itu menunjukkan bahwa kawasan tersebut bukan merupakan kawasan dengan lapisan batu gamping di atasnya, melainkan merupakan kawasan bentangan karst yang sudah merupakan suatu sistem alam yang terpadu dengan seluruh sistem alam lainnya, baik biotik maupun abiotik, di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, janji adanya reklamasi sebagai bagian dari studi Amdal merupakan sesuatu yang absurd, karena fungsi bentangan karst sebagai bagian dari sistem alam, tidak akan pernah mampu digantikan oleh suatu model reklamasi manapun. 

Dengan pemahaman dan logika ini saja, sudah sangat jelas bahwa Amdal yang disusun dengan basis analisis sebagus apapun, sudah seharusnya ditolak.

Dua hari terakhir, saya juga dikirimi suatu voice file berisi keterangan dari seseorang yang mengaku sangat paham dengan  dunia tambang dan bahkan menjadi supplier batu gamping ke salah satu pabrik semen di Jawa Timur. Penjelasan yang bersangkutan sangat valid dari sudut ekonomi:

Pertama, pemilik lahan jangan menjual tanahnya ke perusahaan.

Kedua, sebaiknya pemilik lahan yang menggali sendiri batu gamping di tanahnya dan dijual ke perusahaan, dalam hal ini pabrik semen.

Ketiga, penghasilan dari penjualan batu gamping akan berlipatganda, bisa ribuan kali dari harga tanah yang sekarang ditawarkan oleh perusahaan, dan tanah tetap menjadi milik mereka.

Keempat, harga tanah yang datar, setelah bukit gampingnya diambil, malah akan lebih mahal dari harga tanah sekarang.

Pikiran ini, sekilas sangat logis dan ini juga sebenarnya sudah agak lama disuarakan. Pointnya, lihatlah tanah sebagai aset..bahkan mungkin satu-satunya aset dari keluarga-keluarga kita, di Manggarai dan bahkan di seluruh Flores. 

Karena itu, hindari sekuat mungkin untuk melepas aset (tanah) itu dengan menjualnya. Jika ada investasi yang mau masuk dan memanfaatkan aset ini, lakukan secara smart dengan membangun pola kolaborasi yang saling menguntungkan. Menjual satu-satunya aset akan menjadi awal dari hidup tanpa pegangan ke depan.

Namun, sekali lagi, usulan yang terkait dengan tambang gamping ini harus ditolak. Karena pertimbangannya hanya melihat lapisan batu gamping sebagai lapisan yang ada di atas tanah dan tidak melihatnya sebagai bentangan karst yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem alam di sana.

Penghancuran bentangan karst ini, oleh perusahaan tambang ataupun oleh pemilik lahan sendiri sebagai usaha tambang rakyat, tetap akan merupakan penghancuran sistem alam di sana.

Tetap saja, tambang di sana harus ditolak dan karena itu pabrik semen pun harus ditolak.

Argumen utama saya, tidak berubah yaitu bahwa tambang di titik mana saja di Flores akan merupakan noktah hitam dari rencana pengembangan pariwisata terpadu di sana, di mana seluruh destinasi utamanya tersebar di seluruh pulau dengan jarak yang relatif berdekatan. 

 

Penulis adalah intelektual dan salah satu tokoh NTT dari paguyuban "Aspirasi Indonesia" (AI)

Komentar