Breaking News

REGIONAL Praktisi Hukum: Maria Kristina adalah Korban Anomali Instruksi Bupati Sikka 11 Jan 2020 12:10

Article image
Praktisi Hukum dan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus. (Foto: Dokpri PS)
"Untuk itu, Bupati Sikka harus mengembalikan atau membayar Ganti Rugi, baik untuk harga vanili yang hendak dijual maupun Ganti Rugi immateriil (haput wae meang) di mana proses penyelesaiannya dilakukan secara Adat dan dalam kesetaraan," tandasnya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Maria Kristina adalah Korban Anomali Instruksi Bupati Sikka tentang Tata Kelola Vanili di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Demikian sorotan itu diutarakan praktisi hukum dan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan rilis kepada media ini, Jumat (10/1/20).

Petrus menerangkan bahwa Maria Kristina, warga Dusun Dobo, Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, mendadak menjadi orang terkenal di seantero Indonesia, bukan karena keberhasilannya dalam bertani Vanili, tetapi karena pemberitaan media online lenterapos.com per 6 Januari 2020 yang berjudul “Hendak Jual Vanili Biaya Anak Sekolah, Warga Sikka Malah Ditangkap” menjadi viral di Medsos.

Ia menyebut media online lokal di Sikka, telah memberitakan sebuah peristiwa kesewenang-wenangan Bupati Sikka, di mana Maria Kristina, seorang petani vanili di Sikka, saat hendak menjual vanili miliknya guna membiayai anak sekola, malah ditangkap, ditindak dan diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka, tanpa dasar hukum sebagaimana lazimnya para petani menjual hasil kebunnya sehari-hari.

Hingga sekarang, Maria Kristina bersama suami bahkan orang sekampungnya belum menemukan alasan yang logis hal ihwal tindakan Sat Pol PP, karena vanili miliknya sendiri yang ditanam di atas tanah miliknya sendiri, dipetik sendiri dan ketika hendak dijual sendiri, justru dilarang Kepala Desa dan Satpol PP.

Padahal, tujuan menanam vanili adalah untuk menjamin kebutuhan hidupnya termasuk membiayai sekolah dan biaya kos anaknya.

Anomali Hukum

Peristiwa malang yang dialami Maria Kristina, di mana Ia dibawa ke Kantor Satpol PP bersama vanili hasil kebunnya, diambil dan dijadikan barang bukti oleh Satpol PP, karena Ibu Maria Kristina dianggap telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, Vanili miliknya sendiri itu, pada Hari Senin (6/1/20) Wita. 

"Ini adalah bentuk anomali hukum ala Bupati Sikka," sorot Petrus.

Maria Kristina dalam penuturannya sebagaimana diberitakan media online lenterapos.com menegaskan bahwa vanili itu bukan hasil curian melainkan hasil keringat dan jerih payah dirinya bersama suami hingga membuahkan hasil, mengapa dicegah untuk tidak menjual vanili itu.

Penegasan Maria Kristina bahwa vanili itu bukan hasil curian, karena di mata Kepala Satpol PP, Buang da Chunha dan Bupati Robby Idong, tindakan menjual vanili sebelum masa panen adalah kejahatan Pencurian dan/atau Penadahan.

"Pertanyaannya, dari mana Bupati Sikka dan Kepala Satpol PP menemukan rumusan dalam norma hukum bahwa tindakan menjual barang milik sendiri (vanili, red) dikualifikasi sebagai Pencurian dan bagi si pembeli dikualifikasi sebagai Penadah? Ini adalah anomali hukum," lanjutnya.

Menurut Advokat Peradi ini, ketidakjelasan landasan hukum yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka berupa instruksi sebagai dasar bertindak oleh Satpol PP Sikka dan proses pembentukan aturan terkait larangan bagi petani vanili agar tidak menjual vanili, dari Bupati Sikka (jika ada), memunculkan tanda tanya publik.

"Haruskah petani vanili yang memikul kerugian dan kesulitan hidup sehari-hari, sementara hasil vanili dari jerih payah di kebunnya sendiri dilarang untuk dijual entah untuk kepentingan siapa?" tanyanya.

Jika saja tujuannya, lanjutnya, untuk melindungi petani vanili dari para Pemburu Rente demi kemaslahatan Petani, maka harus ada solusi bagi Petani yang sudah memanen sebelum musim panen tiba.

Ia mempertanyakan, apakah ada lembaga keuangan yang membantu memberikan dana talangan jika petani  pemilik hasil vanili dalam kondisi sangat urgent membutuhkan uang.

Karena bagi Petani tertentu dan pada saat tertentu, harta satu-satunya yang bisa dijadikan harapan untuk mendapatkan uang yakni dari hasil vanili.

"Apakah tidak ada Badan Khusus Daerah yang disediakan untuk menampung sementara dan memberikan dana talangan kepada petani untuk keluar dari kesulitan mengatasi kebutuhan mendasar sebagaimana yang dialami oleh Maria Kristina dan mungkin 'Kristina-Kristina' lainnya?" sentilnya.

Apapun dalilnya, tangisan dan ratapan Maria Kristina akibat diperlakukan sebagai pencuri atau penjahat yang tertangkap tangan tidak boleh lagi terjadi, karena hal itu merupakan penghinaan keji; tidak saja kepada Maria Kristina tetapi bahkan seluruh petani vanili di Sikka.

Petrus menilai, Maria Kristina dan keluarganya bahkan seluruh petani vanili di Sikka, bisa saja menggugat dan mempidanakan Bupati Sikka, Robby Idong dan Kepala Satpol PP, Buang da Chunha atas kebijakan melarang menjual vanili sebagaimana yang dialami oleh Ibu Maria Kristina, atas alasan larangan yang sangat tidak bijak, merugikan, menghambat pemenuhan hak dasar setiap warga negara.

Bahkan, melanggar hak-hak dasar Maria Kristina, semata-mata karena Bupati Sikka sewenang-wenang dan melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mengharuskan Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dalam setiap tindakan.

Feodalisme Baru

Petrus berdalil, Bupati Sikka telah mempraktekan feodalisme baru atau penjajahan baru, di mana warganya sendiri tidak diperbolehkan menjual vanili milik sendiri dengan menghadapi mata rantai birokrasi seperti zaman penjajahan, yang mengharuskan rekomendasi Kepala Desa, Surat Pengantar Kepala Kampung, Kepala Kampung minta Surat Persetujuan Suami karena Istri yang menjual, dan seterusnya.

Belum lagi, kata dia, setiap Surat Pengantar diduga kena pungli meski sekedar uang kopi, ujung-ujungnya Maria Kristina bukannya dapat untung, malahan buntung.

Inilah kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Maria Kristina dan Keluarganya bahkan petani vanili lainnya, hanya karena Bupati Sikka salah mengatur tata kelola komoditi Vanili.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang Da Cunha, menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Sikka, pihak yang menjual vanili harus ada izin dari Kepala Desa setempat dan harus sesudah masa panen, karena menjual vanili sebelum masa panen akan berpengaruh terhadap kualitas hasil komoditi, sehingga bagi Petani Vanili yang menjual Vanili sebelum masa panen (sekitar bulan Maret dan April), maka penjual tersebut dianggap mencuri dan pembeli dianggap penadah.

Kebijakan Menghina Petani

Menurut Petrus, instruksi Bupati Sikka yang dijadikan landasan hukum oleh Satpol PP merupakan penghinaan yang sangat keji terhadap harkat dan martabat petani Sikka, harkat dan martabat Maria Kristina dan konsumen yang membeli.

"Bisa dibayangkan bagaimana sebuah Pemerintahan di era keterbukaan, sebuah kebijakan Bupati hanya dengan sebuah instruksi, serta-merta dapat memvonis seseorang sebagai Pencuri dan Penadah, dan Satpol PP selaku eksekutornya," imbuhnya.

Bupati Sikka telah mencampur-adukan wewenang Polisi dan Badan Peradilan dengan Satpol PP, lantas mengabaikan mekanisme, prosedur dan asas praduga tak bersalah yang diatur di dalam KUHAP.

"Untuk itu, Bupati Sikka harus mengembalikan atau membayar Ganti Rugi, baik untuk harga vanili yang hendak dijual maupun Ganti Rugi immateriil (haput wae meang) karena Ibu Maria Kristina dicap sebagai Pencuri oleh Satpol PP Sikka atas instruksi Bupati Sikka, di mana proses penyelesaiannya dilakukan secara Adat dan dalam kesetaraan," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar