Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

KESEHATAN Presiden Jokowi: Negara harus Hadir dalam Pengawasan dan Peredaran Obat 04 Oct 2017 08:13

Article image
Presiden Jokowi didampingi Menkes, Seskab, dan Kepala BPOM menekan tombol pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Wisata Cibubur. (Foto: Humas Setpres)
Presiden melihat semakin pentingnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi warga, melindungi masyarakat, melindungi generasi muda dari penyalahgunaan obat terlarang.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jatuhnya korban terutama di kalangan anak-anak muda karena mengkonsumsi tablet PCC di Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu, mengkonsumsi Pil Jin, harusnya membuka mata kita semuanya bahwa masalah penyalahgunaan obat, masalah obat ilegal, masalah obat terlarang, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap angin lalu.

“Ini mungkin seperti fenomena gunung es. Kasus PCC dan Pil Jin, mungkin adalah puncak gunung es yang hanya nampak di permukaan, tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang besar yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10/2017) pagi.

Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Presiden melihat semakin pentingnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi warga kita, melindungi masyarakat, melindungi generasi muda dari penyalahgunaan obat terlarang.

Presiden mengingatkan, bahwa  fungsi pengawasan ini bukan sekadar masalah administrasi, bukan masalah semata-mata prosedur teknis, apalagi urusan bisnis. Tidak.

“Tapi ini adalah urusan kehadiran negara, urusan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa kita, Indonesia,” ujarnya.

Kepala Negara menekankan bahwa tugas untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Untuk itu, Kepala Negara meminta semua Kementerian. semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama, dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif.

“Sekat-sekat birokrasi harus dihilangkan, harus diruntuhkan. Jangan sampai urusan perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur, dikalahkan urusan surat-menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran. Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dalam perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden meminta masalah pengawasan peredaran obat ini betul-betul dijalankan dengan tegas, prosesnya juga harus cepat.

“Pangkas aturan-aturan yang membuat lambat, yang berbelit-belit. Kita harus menghadapi ini dengan kecepatan,” pintanya.

Presiden juga mengingatkan, jangan pernah ada yang mencoba-coba mencemari proses pengawasan obat, pengawasan makanan, dengan praktek-praktek suap, sehingga semuanya jadi diam.

“Praktek-praktek seperti ini juga harus diakhiri, agar korban-korban karena obat ilegal ini betul-betul bisa kita hindarkan. Sekarang saatnya kita semuanya bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Kesahatan Nila F. Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito. 

--- Redem Kono

Komentar