Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

PERDAGANGAN Presiden Jokowi Kritik Penanganan Ekspor di Indonesia 01 May 2018 06:01

Article image
Presiden berfoto bersama saat acara Musrenbangnas Tahun 2018. (Foto: Ist)
Musrenbangnas yang bertemakan “Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” itu diikuti oleh para menteri dan kepala lembaga, pimpinan lembaga negara, para pejabat eselon I K/L, para gubernur, bupati, dan wali kota.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa ekspor dan investasi  Indonesia sudah kalah dengan negara tetangga. Indonesia sebagai negara besar, sudah kalah dengan Malaysia, sudah kalah dengan Thailand, sudah kalah dengan Vietnam karena mereka lari cepat.

 

“Ini hati-hati. Perlu saya ingatkan. Bisa nanti kita kalah dengan Laos, bisa kita kalah dari Kamboja kalau kita terjebak terus pada rutinitas, tidak berani melakukan lompatan-lompatan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018, di Puri Agung Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/4) pagi.

Dalam kesempatan itu, menurut Presiden, kalau mau ada yang mau berinvestasi, buka lebar-lebar.

“Apalagi orientasinya ekspor, sudah. Jangan justru izinnya diruwet-ruwetkan, lama-lamain, ditinggal betul kita,” tutur Presiden.

Presiden meminta seluruh aparat pemerintah agar jangan terjebak dengan rutinitas, diskusi yang bertele-tele, saling berdebat enggak rampung-rampung, sehingga yang terjadi adalah ruwet dan njelimet.

“Prosedur kita ruwet dan njelimet. Rantai birokrasi kita juga sama, bertele-tele, rantai perizinan kita sangat lama,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, karena masih ada yang tahun, masih ada yang hitungan bulan dan minggu untuk mengurus izin.

Mestinya, lanjut Presiden, yang namanya urus izin itu hitungannya harus jam sekarang ini, harus jam.

“Kalau Bapak-Ibu mengalami izin masih berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun, sudah lupakan. Lupakan kalau kita mau maju, lupakan. Enggak akan,” tegas Presiden.

Presiden meminta agar orientasi jajaran sekarang ini jangan orintasi prosedur. Ia mengingatkan  kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan juga daerah, bahwa prosedur juga memang harus tapi orientasi saat ini bukan orientasi prosedur, namun lebih kepada hasil.

“Kita ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang sepele tidak berguna yang tidak cepat menanggapi perkembangan teknologi, perkembangan investasi, peluang-peluang pasar yang sekarang ini juga semakin sengit,” ucap Presiden.

Musrenbangnas yang bertemakan “Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” itu diikuti oleh para menteri dan kepala lembaga, pimpinan lembaga negara, para pejabat eselon I K/L, para gubernur, bupati, dan wali kota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

--- Redem Kono

Komentar