Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

LINGKUNGAN HIDUP Presiden Jokowi Tegaskan Sanksi Pencopotan Terkait Kebakaran Hutan 07 Feb 2018 00:18

Article image
Presiden Jokowi (kedua dari kiri) saat memberi pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan di Istana Negara (Foto: Ist)
"Kalau ada kebakaran hutan, di sebelah mana, saya telepon Panglima, ganti Pangdam. Jika kebakaran hutan tidak tertangani, di provinsi mana, saya telepon Kapolri, ganti Kapolda. Kalau jajaran di bawah lagi, Kapolres," kata Presiden Jokowi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden RI, Joko Widodo kembali menegaskan bahwa aturan soal penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2018 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/18).

"Saya ulang lagi aturan mainnya. Kalau di wilayah saudara ada kebakaran hutan dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, belum saya ganti. Masih ingat? Ya, dicopot," ungkap Presiden di hadapan peserta Rakornas.

Jokowi mengatakan bahwa aturan ini berlaku bagi Kapolda, Kapolres serta Pangdam dan Danrem di masing-masing daerah. Sejak 2016, Presiden Jokowi mengaku sudah berkomitmen dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil tindakan tegas kepada jajarannya yang tak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada kebakaran hutan, di sebelah mana, saya telepon Panglima, ganti Pangdam. Jika kebakaran hutan tidak tertangani, di provinsi mana, saya telepon Kapolri, ganti Kapolda. Kalau jajaran di bawah lagi, Kapolres," kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa soal sanksi pencopotan ini kembali diingatkan karena kemungkinan sudah ada Kapolda, Kapolres, Pangdam dan Danrem yang baru dimutasi ke wilayah rawan kebakaran hutan.

"Sanksi pencopotan ini merupakan langkah yang efektif untuk menggerakkan satgas di lapangan,” tandas Jokowi.

--- Guche Montero

Komentar