Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

NASIONAL Presiden Jokowi Tolak Wacana Pembekuan KPK 10 Sep 2017 21:16

Article image
Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Istana)
Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus diperkuat, karena lembaga itu diberi amanat amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menanggapi pertanyaan para jurnalis terkait usulan pembekuan KPK, seperti diutarakan anggota Pansus Angket KPK.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Presiden usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu (10/9/2017).

Apalagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sehingga tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya seperti dikutip dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan sementara waktu. Permintaannya itu dilandasi oleh temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket selama ini.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry.

--- Very Herdiman

Komentar