Breaking News

POLITIK Rebutan Kekuasaan, JK: Perang Ideologi Kepartaian Tenggelam 12 Jul 2019 11:52

Article image
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Ist)
Perang ideologi kepartaian telah tenggelam. Semua partai seperti sudah terbangun dari tidur dan mulai ribut dengan posisi maupun kursi kekuasaan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Situasi politik saat ini membaik Pasca Pemilu 2019. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat ini sudah tidak muncul lagi perdebatan ideologi antarpartai. Yang justru muncul dan meramaikan publik adalah narasi-narasi jatah kursi di lingkup kekuasaan.

 Mantan ketua umum Partai Golkar itu menyebut perang ideologi kepartaian telah tenggelam. Semua partai seperti sudah terbangun dari tidur dan mulai ribut dengan posisi maupun kursi kekuasaan.

"Sekarang ini setelah habis pemilu dan juga MK, cenderung situasi lebih baik. Akhirnya semua lagi berbicara politik yang riil, yaitu kekuasaan, karena ujung daripada perpolitikan adalah siapa yang mempunyai kekuasaan," ujar JK saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Atasan (PPSA) XXII di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Karena itu, tak heran jika partai politik saat ini lebih disibukkan berbicara mengenai kursi dan jatah menteri. JK menilai hal itu wajar karena semua partai berjuang untuk menang.

"Jadi, sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasan. Semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa, tidak lagi bicara ideologi kita apa. Jadi, kembali ke situ sekarang ini," kata JK.

Begitu pun partai politik yang berada di luar pemerintahan. Kelompok partai yang berada di oposisi angkat bicara mengenai posisi untuk lima tahun mendatang.

"Pihak yang satu berbicara tentang a,a,a, saya mau posisi yang melawan Anda, BPN jadi ingin mengoreksi," ungkap JK.

JK menyebut kondisi tersebut wajar karena bagian dari keseimbangan perpolitikan Indonesia.

"Ini (agar) terjadi balancing. Idenya terjadinya balancing. Itulah sistem perpolitikan kita. Kita ingin negara yang menengah secara politik," ujar sosok yang dua kali menjabat sebagai wapres tersebut.

Menurut dia, proses tersebut juga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain.

"Kalau di Amerika hanya dua parpol, tapi kita yang di DPR kira-kira delapan atau sembilan. Tapi, ada negara yang banyak parpolnya. Contohnya Sri Lanka. Parpolnya ada 20, menterinya ada 100, karena semua bagi-bagi kursi sampai 100. Kita menteri terbatas hanya boleh 34. Tidak boleh lebih di UU," katanya.

Politikus senior Partai Golkar itu pun menyinggung bahwa saat ini sudah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara satu partai dan partai lainnya. Menurut dia, meski banyak perbedaan politik, hal itu tidak akan memengaruhi kondusivitas di Tanah Air.

"Suatu politik yang balancing tetapi damai. Kebiasaan kita seperti itu selama lima tahun terakhir. Tidak ada konflik macam-macam," pungkasnya. 

--- Redem Kono

Komentar