Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

ENERGI Reformasi Perizinan Sektor ESDM dari Pendekatan Birokrasi Menuju Pendekatan Bisnis 22 Sep 2017 16:47

Article image
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat melakukan peresmian pengaliran gas lapangan BD Madura di Floating Production Storage Offloading di Madura (Foto: Biro Pers ESDM)
Sistem online akan mengurangi 2000 sampai 3000 izin perusahaan Minerba dalam setahun yang mana satu hari bisa terdapat 10 perusahaan yang mengurus perizinan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menata proses perizinan untuk mempermudah para investor menanamkan modal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat melakukan peresmian pengaliran gas lapangan BD Madura di Floating Production Storage Offloading (FPSO) di Sampang Madura, Jawa Timur, Rabu (20/9/2017).

"Saat ini kita memangkas perizinan, di sektor Mineral dan Batubara (Minerba) misalnya, (sekarang) kurang dari 6 izin dan kita dalam proses menuju online. Nggak perlu datang kalau nggak penting-penting amat. Ini yang saya namakan dengan melarang silaturahim," ujar Arcandra.

Arcandra menginginkan kecepatan proses perizinan bisa ditempuh melalui sistem online yang mengurangi tatap muka lansung.

"Kalau bisa jangan diperbagus (tempat pelayanannya), nggak perlu loket lagi. Sebisa mungkin online saja," ujarnya.

Sistem online, tambah Arcandra, akan mengurangi 2000 sampai 3000 izin perusahaan Minerba dalam setahun yang mana satu hari bisa terdapat 10 perusahaan yang mengurus perizinan.

"Paling tidak itu satu izin. Di sana (Minerba) ada 100 izin dalam sehari," jelasnya.

Hal yang sama juga terjadi di subsektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Ada sekitar 106 perizinan di Ditjen Migas telah dihapus dan kini tinggal 6 perizinan. Selain itu, ada sekitar 2.500 jenis Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian ESDM telah dipotong dan kini tinggal 200 SKT.

Bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan, Arcandra bertekad akan memangkas sistem birokrasi yang panjang inu. Nantinya, Kementerian ESDM akan melakukan pendekatan bisnis dalam menata perizinan.

"Saya berharap sekali yang birokrasi ini kita pangkas. Harusnya kita approachnya bukan bureaucratic like approach, tapi business like approach," tegas Arcandra.

Menurut Arcandra kegagalan para kontraktor juga menjadi cerminan pelayanan Pemerintah.

"Gagalnya kontraktor, itu juga gagalnya Pemerintahan kita karena tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tidak mampu bekerja efisien," pungkasnya.

 

--- Ernie Elu Wea

Komentar