Breaking News
  • Bekasi siapkan 1000 polisi kawal buruh pada May Day
  • Bupati Mojokerto ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi
  • Evakuasi pesawat Lion belum selesai, bandara Gorontalo masih ditutup
  • INKA Mulai Kirim "LRT" ke Sumatera Selatan
  • Jokowi Akan Jajaki Ruas Jalan Trans Papua-Papua Barat

LINGKUNGAN HIDUP Register 40 Padang Lawas Ternyata Bukan Kawasan Hutan 05 Oct 2017 16:57

Article image
Ketua Umum LBH RMP Dr. Ricky Sitorus diwawancara wartawan cetak, TV, dan media online usai bertemu Kepala Seksi Pengelola Kawasan Hutan BPKH Wilayah I Medan, Rabu (27/9/2017). (Foto: ist)
Ricky mengharapan bahwa dengan terungkapnya tabir kebohongan Kehutanan tentang status Register 40 Padang Lawas ini maka kebrutalan penerapan hukum oleh pihak Kehutanan harus diakhiri.

MEDAN, IndonesiaSatu.co -- Kontroversi Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara termasuk Kawasan Hutan Negara Tetap (KHNT) atau tidak, terjawab sudah. Ternyata Register 40 Padang Lawas seluas 178.000 ha yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, Sumatera Utara bukan KHNT. Hal ini dikatakan oleh Kepala Seksi Pengelola Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan (meliputi wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat), Akbar Sukmana, yang dengan tegas mengatakan bahwa Register 40 Padang Lawas bukan Kawasan Hutan Negara Tetap karena belum ditata batas temu gelang. 

Pernyataan ini diungkap Akbar Sukmana di ruang kerjanya di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan di Jalan Pembangunan, Helvetia Medan, saat menerima kedatangan Tim Hukum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP), yang mendampingi  masyarakat Padang Lawas dan puluhan wartawan cetak, online, dan TV, Rabu siang (27/9/2017.

“Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara belum ditata batas temu gelang sampai hari ini,” kata Akbar Sukmana, kepada pers usai menerima rombongan Tim Hukum LBH RMP.

Pernyataan Akbar Sukmana itu mengacu kepada Pasal 14 dan 15 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur  bahwa suatu areal sah sebagai kawasan hutan setelah melalui empat tahapan, yakni  Penunjukkan, Penatabatasan, Pemetaan, dan Penetapan/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012. Artinya, oleh sebab Register 40 Padang Lawas belum melaksanakan empat tahap tersebut sehingga belum temu gelang sehingga bukan KHNT.

Pernyataan Akbar serupa  dengan penjelasan Ir. Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam suratnya Nomor S.595/Humas/PPIP/Hms.3/9/2019 tanggal 18 September 2017 saat menjawab surat LBH RMP No.014/SU/LBH-RMP/VI/2017 tanggal 11 Juli 2017,  yang menyatakan bahwa areal  yang telah memiliki Ketetapan Hukum menjadi KHNT yang sah adalah sebagaimana dimaksud Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.  Sampai saat ini di Propinsi Sumatera Utara hanya ada 43 unit areal kawasan Hutan Negara yang telah mempunyai Surat Keputusan Penetapan dan sudah tata batas temu gelang, namun di antaranya  tidak ada Surat Keputusan Penetapan tentang Register 40 Padang Lawas. 

Ketua Umum LBH RMP, DR Ricky Sitorus memberikan apresiasi kejujuran Akbar Sukmana tersebut.   Bahkan Ricky memaparkan fakta-fakta hukum yang dimiliki LBH RMP yang menegaskan bahwa Register 40 Padang Lawas sesungguhnya bukan KHNT.   Ada 3 (tiga) putusan PT Medan yang menetapkan Register 40 Padang Lawas bukan KHNT. Pertama, Putusan Perdata Nomor 434/PDT/2011/PT.MDN tanggal 4 Juli 2012 (sudah berkekuatan hukum tetap).

Kedua Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN tanggal 19 Juni 2017 dan ketiga Putusan Perdata Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN tanggal 19 Juni 2017 yang semuanya menyatakan bahwa Register 40 Padang Lawas bukan KHNT.   Kemudian, ada 12.000 lebih  sertifikat SHM yang telah diterbitkan BPN RI untuk bukti kepemilikan bagi rakyat dan hingga detik ini sah. 

Lalu, temuan anggota DPRD Sumut dari F-PDI Perjuangan, Soetrisno Pangaribuan, saat kunjungan kerja ke Register 40.   Soetrisno Pangaribuan menemukan 29 perusahaan perkebunan kelapa sawit di sana termasuk perusahaan BUMN.   Serta kesaksian para pejabat Kehutanan di bawah sumpah yaitu Ir Surahmanto Inspektur Jenderal Dephut;  Ir Rachmat Aji, Inspektur Wilayah I Sumatera Utara, Dephut; Muhammad Ali Arsyad, Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dephut;  Prie Supriadi, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara. Semua saksi menyatakan bahwa Register 40 Padang Lawas bukan kawasan hutan negara tetap karena belum pernah ada tata batas temu gelang. 

Ricky mengharapan bahwa dengan terungkapnya tabir kebohongan Kehutanan tentang status Register 40 Padang Lawas ini maka  kebrutalan penerapan hukum oleh pihak Kehutanan harus diakhiri.   Hampir 15 tahun lamanya negara dalam hal ini Kehutanan telah memperkosa hak  dan kepastian untuk berusaha bagi investor dan masyarakat Batak di sana. Dengan fakta hukum yang sudah terbuka secara gamblang tersebut, Kemen LHK khususnya Dirjen Gakum diminta agar menahan diri dan menghentikan aktivitasnya menyidik, menangkap, memanggil, masyarakat di sana, karena Register 40 Padang Lawas bukan KHNT, melainkan tanah hak milik rakyat  dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat oleh masyarakat suku Batak di sana.  Jika kebrutalan hukum Kehutanan masih terus berlanjut, dikhawatirkan akan bisa memicu kerusuhan yang bernuansa sara.

“Berikan suku Batak hak kepemilikan lahan di tanah ulayat kami suku Batak. Hentikan tindakan yang bisa berpotensi melanggar HAM suku Batak di Register 40 Padang lawas,” kata Ricky tegas.

Kebrutalan hukum yang telah terjadi ini juga dapat dijadikan pelajaran yang baik khususnya bagi rakyat di wilayah Register 40 padang lawas dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpin daerah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, jangan lagi memilih pemimpin yang tidak melindungi hak masyarakatnya.

Seperti diketahui, sejak areal Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara seluas 178.000 ha  diklaim sepihak oleh KemenLHK (dahulu Departemen Kehutanan) sebagai KHNT,  hanya berdasarkan SK Penunjukkan  Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 (belakangan SK 44 dibatalkan oleh MA)  telah banyak masyarakat yang ditangkap, ditahan dan diadili serta dihukum karena dituduh menduduki  Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas tanpa izin Menteri Kehutanan, padahal fakta yang sesungguhnya bukan kawasan hutan. Seharusnya Ibu Menteri Siti Nurbaya  memperaktikkan bentuk jargon  restorasi hukum tersebut di sini.

Sementara, puluhan ribu masyarakat adat sudah tujuh generasi menduduki kawasan tersebut sebagai wilayah adatnya dan menjadi sumber hidup dan kehidupannya. 

“Indonesia belum ada, nenek moyang kami sudah menduduki wilayah adat ini, lalu kenapa Kemen LHK mengklaim sepihak tanah adat kami ini sebagai kawasan hutan . Tapi, syukurlah bahwa ternyata Register 40 Padang Lawas bukan kawasan hutan, “ kata Ompu Solenggam Harahap, warga Desa Tanjung Botung, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas, yang hadir bersama Tim Hukum LBH RMP dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dari BPN atas tanah adatnya tersebut.

--- Simon Leya

Komentar