Breaking News

POLITIK Relawan Jokowi: Kami Tantang BPN Adu Data Terbuka 19 Apr 2019 16:19

Article image
Relawan Joko Widodo saat menggelar deklarasi Gerakan Nasional Jutaan Dukung Jokowi di CFD kawasan Bundaran HI, Jakarta, 22 April 2018. (Foto: TEMPO)
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas menjelaskan, relawan menantang klaim BPN yang memang sengaja ingin membingungkan rakyat karena sudah jelas kalah berdasarkan hasil quick count.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Relawan Jokowi siap beradu data dengan BPN sesuai data C1 dan akan minta semua diaudit keabsahannya. Tidak hanya parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK), tapi relawan Jokowi yang juga memiliki data C1 hasil pemungutan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami tantang BPN kita adu data terbuka. Klaim-klaim seperti ini sudah pernah kita hadapi 2014 dan terbukti kalah. Dulu mereka sampaikan mau ke MK dengan bukti 10 truk pada akhirnya nol besar," ujar Hendrik Sirait, Ketum Relawan Almisbat, Jumat (19/4/2019) seperti dilansir okezone.com.

Sementara itu, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas menjelaskan, relawan menantang klaim BPN yang memang sengaja ingin membingungkan rakyat karena sudah jelas kalah berdasarkan hasil quick count.

"Silakan di cek di Google dan database jejak digital era SBY menerima hasil quick count, bahkan era Pilkada DKI yang memenangkan Anies-Sandi malah Prabowo sendiri yang mengumumkan hasil kemenangan dengan acuan quick count. Sekarang mau gertak dengan acuan real count. Langkah denial the truth ini akan makin membuat Prabowo terperosok," tutur Umbas.

Sedangkan menurut, Sekjen Seknas Jokowi, Deddy Mawardi, sejarah Pilkada maupun Pemilu langsung di Indonesia, telah membuktikan akurasi quick count. Klaim Prabowo meraih 62 persen suara Pilpres 2019 di luar logika kaum intelektual yang percaya penelitian ilmiah.

"Buka saja ke publik data 62 persen itu. Kami sangat dan begitu yakin kubu Prabowo-Sandi tidak berani. Kenapa? Ya mungkin karena tidak ada datanya. Mereka cuma beri harapan ke pendukung. Beberapa pemilih Prabowo-Sandi tentu ada yang tidak percaya," kata Deddy.

Senada dengan Deddy, Ketua Umum DPP Pospera Mustar Bonaventura mengatakan, jangan buat masyarakat bingung. Dia menambahkan, tidak perlu menghasut rakyat melalui informasi sesat, apalagi dengan ajakan inkosntitusional seperti people power.

Perlu diingat, Pemilu di Indonesia jadi salah satu pesta demokrasi rujukan dunia. Proses pemungutan sekaligus penghitungan suara di TPS sangat terbuka dan terang benderang.

"Kan kubu 02 sering bilang gunakan akal sehat. Deklarasi kemenangan 62 persen itu jelas jauh dari akal sehat," ucap Mustar.

--- Simon Leya

Komentar