Breaking News

BERITA Resmi, Presiden Jokowi Tunjuk Daniel Yusmic jadi Hakim Konstitusi 2020-2025 09 Jan 2020 15:45

Article image
Pengucapan sumpah jabatan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2020-2025 di Istana Negara. (Foto: Kompas.com)
Daniel ditunjuk Presiden untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah dua periode menjabat Hakim Konstitusi dan telah memasuki masa pensiun.

JAKARTA, IndonsiaSatu.co-- Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2020-2025.

Melansir Kompas.com, pengucapan sumpah dua Hakim Konstitusi tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/1/20).

Pengangkatan Suhartoyo sebagai Hakim Konstitusi didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 141/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Konstitusi yang Berasal dari Mahkamah Agung.

Sementara Daniel, didasari Keputusan Presiden Nomor 1/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan Presiden.

Pengangkatan Daniel melalui proses panitia seleksi yang dibentuk Presiden sejak November 2019.

Daniel ditunjuk Presiden untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah dua periode menjabat Hakim Konstitusi dan telah memasuki masa pensiun.

Daniel merupakan salah satu dari tiga orang yang diajukan Pansel ke Presiden, dua lainnya yakni Suparman Marzuki dan Ida Budhiati.

Sementara, Suhartoyo merupakan wajah lama di MK. Setelah masa jabatannya selesai, ia kembali diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk kembali menjabat.

Melansir Tempo.co, Daniel adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Daniel meraih gelar Master dan Doktor di bidang hukum dari Universitas Indonesia pada 1998 dan 2011.

Ia pernah memberikan tanggapan terkait desakan publik agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK (Perppu KPK).

Menurut Akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini Perppu KPK belum perlu karena negara tidak dalam keadaan darurat.

--- Guche Montero

Komentar