Breaking News

HUKUM Resmi! PTUN Nyatakan HTI Organisasi Terlarang di Indonesia 07 May 2018 13:28

Article image
Sidang di PTUN yang menolak seluruh gugatan HTI. (Foto: Ist)
Dengan adanya putusan itu, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (7/5/2018). Putusan tersebut sekaligus menegaskan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nr. AHU-30.AH.01.08/2017 yang mencabut status hukum HTI dan menempatkan organisasi Islam radikal itu dalam daftar ormas terlarang.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Tri Cahya Indra Permana menilai surat keputusan Menkuhmah sudah sesuai prosedur. Sebab itu PTUN "menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Hakim Tri Cahya saat pembacaan putusan.

Dengan demikian, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

HTI menggugat keputusan Kemenkumham pada 13 Oktober 2017 silam karena melanggar azas keterbukaan dan kecermatan. Pemerintah dianggap lalai memberikan penjelasan dan hanya menggunakan Pasal 17 UU No. 17/2003 tentang Organisasi Kemasyarakat sebagai dasar keputusan. HTI lalu menuntut agar keputusan tersebut dibatalkan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kemenkumham, Freddy Harri mengatakan meski mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasi, kegiatan dan aktivitas HTI justru mencederai lima sila dalam dasar negara tersebut.

 "Mereka mengingkari AD/ART sendiri," katanya kepada CNN Indonesia. 

Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam yang aktif di 50 negara dan bercita-cita mendirikan negara agama berdasarkan Khilafah. Organisasi ini didirikan pada 1953 oleh Taqiuddin al-Nabhani di Yerusalem. HTI saat ini merupakan organisasi terlarang di hampir semua negara Arab, kecuali Libanon, Yaman dan Uni Emirat Arab.

Pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut.

HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu "tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".

HTI disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya.

Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI.

Menariknya, pemerintah mencabut status badan hukum HTI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan pada UU Ormas.

Salah satunya, yaitu menghapus pasal di undang-undang tersebut, yang menyebut bahwa "pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan".

--- Redem Kono

Komentar