Breaking News

REGIONAL Respon Konflik Intan Jaya, PP PMKRI Desak Pemerintah dan DPRD Papua Prioritaskan Hak Warga Sipil 01 Nov 2021 11:44

Article image
Ketua Lembaga Otonomi Khusus Papua PP PMKRI, Zakarias Willy. (Foto: Dok.PMKRI)
"Banyak kejadian di Papua yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Dasar Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah Pusat dan daerah serta DPRD Papua segera bertindak menyelamatkan warga sipil. Hentikan segala bentuk kekerasan bersenjata yang mengorbankan warga s

PAPUA, IndonesiaSatu.co-- Warga sipil terus menjadi korban rentan di balik kontak senjata antara pihak TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang belakangan terus terjadi. 

Terbaru, dua anak berinisial NS (2) dan YM (6)menjadi korban kontak senjata yang terjadi di daerah Sugapa, Intan Jaya, Papua pada Selasa (26/10/2021).

Menyikapi kejadian itu, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) melalui Ketua Lembaga Otonomi Khusus Papua, Zakarias Willy, mendesak pemerintah untuk kembali mengevaluasi penempatan aparat (TNI/Polri) yang bertugas di wilayah Papua.

"Tujuan utama penempatan aparat di wilayah Papua yakni menjamin keamanan dan perlindungan warga sipil dari ancaman KKB. Namun selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat sipil selalu menjadi korban ketika terjadi kontak senjata. Ini harus dievaluasi," kata Zakarias melansir Verbivora.com, Jumat (29/10/2021).

Zakarias juga mendesak agar Ketua dan segenap Anggota DPRD Papua, dapat menyikapi hal itu dan berani bersuara atas nama kepentingan rakyat yang telah memilih mereka menjadi penyambung aspirasi mereka di DPRD.

"Ketua daan segenap Anggota DPRD Papua harus berani menyuarakan penderitaan rakyat Papua yang hingga saat ini selalu menjadi korban kontak senjata. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak warga sipil," tegas Zakarias.

Menurut Zakarias, Lembaga DPRD Papua harus benar-benar menjadi penyambung aspirasi penderitaan rakyat sehingga lebih progresif melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Papua, bukan mengedepankan kepentingan partai dan golongan. 

"Banyak kejadian di Papua yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Dasar Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah Pusat dan daerah serta DPRD Papua segera bertindak menyelamatkan warga sipil. Hentikan segala bentuk kekerasan bersenjata yang mengorbankan warga sipil," desaknya.

--- Guche Montero

Komentar