Breaking News

BERITA Rilis Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, NTT Rangking II Nasional setelah Papua 18 May 2020 10:43

Article image
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Ist)
Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024.

Melansir SorotNTT.com dari salinan Perpres di website Sekretariat Negara, Jumat (8/5/20), di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Selain itu, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Disebutkan, terdapat enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Perpres Pasal 2, di dalamnya dijelaskan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Adapun penetapan daerah tertinggal ini dilakukan 5 tahun sekali.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 di atas, dari 62 daerah tertinggal di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati rangking kedua secara nasional setelah Provinsi Papua.

Di NTT sebagai Provinsi kepulauan ini, terdapat 13 kabupaten yang termasuk dalam kriteria daerah tertinggal.

Berikut urutan daerah tertinggal tahun 2020-2024 secara nasional:

Provinsi Papua: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka.

Provinsi Papua Barat: Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Provinsi Maluku: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan.

Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat.

Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi.

Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Talibau.

Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Musi Rawas Utara.

Provinsi Lampung: Kabupaten Pesisir Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Utara.

--- Guche Montero

Komentar