Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

ENERGI Sah! Indonesia Kuasai Saham Freeport 13 Jul 2018 08:36

Article image
Panorama galian Freeport di Papua. (Foto: Ist)
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelar acara penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka pengambilalihan saham.

JAKARTA, IndonesiaSatu.coKamis, (12/7/2018) boleh merupakan salah satu hari bersejarah bagi Indonesia. Di mana Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelar acara penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka pengambilalihan saham. Acara penandatanganan ini menjadi tanda bahwa telah tercapai proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia hingga 51%.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport Mcmoran Ricard Adkerson.

"Dengan ditandatanganinya HoA yang baru saja disaksikan maka telah dicapai proses divestasi, sebagai mana tandatangan HoA yang baru saja dilakukan Inalum dengan Freeport Mcmoran," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Dia berharap ke depannya proses HoA ini bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Papua.

"Diharapkan partnership FCX dengan Inalum dan Pemerintah maupun Pemda bisa meningkatkan kepastian dalam lingkungan operasi dan nilai tambah industri ekstraktif, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran," jelas dia.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas.

Sementara itu, Jonan mengatakan dengan capaian HoA dini diharapkan proses akusisi 51% dapat segera direalisasikan.

"Lalu mengenai stabilitas investasi harus bisa selesai, nunggu PP (Peraturan Pemerintah). Dari Kementerian ESDM kami akan memfinalkan IUPK-OP setelah divestasi tuntas," kata Jonan.

--- Redem Kono

Komentar