Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM Sarankan Terima Sembako dan Uang dari Peserta Pilkada, KPK Kritik Anjuran Prabowo 25 Jun 2018 06:49

Article image
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Foto: Ist)
KPK sebaliknya meminta para kontestan atau calon untuk tidak mengajak masyarakat dalam transaksi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak anjuran untuk menerima uang atau sembako dari peserta pilkada.

Adapun anjuran menerima uang atau sembako tersebut salah satunya datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Prabowo menyampaikan saran soal masyarakat menerima uang suap itu lewat video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya pada Kamis, (21/6/2018). Menurut Prabowo, sembako atau uang suap itu pada dasarnya adalah hak rakyat. Ia yakin duit yang digunakan untuk menyuap adalah uang haram yang diambil dari hak masyarakat Indonesia.

KPK sebaliknya meminta para kontestan atau calon untuk tidak mengajak masyarakat dalam transaksi.

“Jadi para kontestan atau calon jangan mengajak masyarakat masuk dalam pusaran arus transaksional dengan menawarkan kebendaan ataupun uang,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang lewat pesan singkatnya, Sabtu (24/8/2018).  

KPK mengajak masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang menawarkan benda atau uang dengan tujuan dipilih dalam pencoblosan. Menurutnya, pemimpin yang melakukan politik transaksional tidak akan bisa menyejahterakan masyarakat. Saut menuturkan menyejahterakan masyarakat bukanlah dengan cara memberikan iming-iming berupa barang dan materi.

 “Ada beberapa negara di dunia, rakyatnya gembira walau mereka masih tinggal di gubuk reot. Hal ini karena demokrasinya jalan tanpa transaksional serta pemimpinya berkarakter dan berintegritas,” kata Saut.

Saut mengatakan, para pemilih bisa memanfaatkan masa tenang untuk melihat kembali karakter dan integritas para calon kepala daerah. Ia mengajak masyarakat untuk membandingkan track record dan program antara satu calon dengan yang lain.

Cross check dan recheck lagi mana yang lebih berpotensi untuk membawa kesejahteraaan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara,” kata Saut.

--- Redem Kono

Komentar