Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

REGIONAL Satgas Anti Human Trafficking Golkar NTT Mulai Proaktif 30 May 2018 11:59

Article image
Satuan Tugas Anti Human Trafficking Golkar NTT saat berdialog dengan IOM (Foto: GS)
“Kami fokus dan komit untuk menyikapi persoalan TPPO. Satgas siap bekerja sesuai mandat dan kepercayaan yang diberikan DPD I Golkar NTT yang memberi atensi serius terhadap persoalan perdagangan manusia di NTT," ungkap Juru bicara Satgas DPD I Golkar NTT,

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Langkah Partai Golkar NTT dengan membentuk Satuan tugas (Satgas) Anti Human Trafficking di NTT dinilai sebagai suatu langkah maju guna bersinergi dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menyikapi persaoalan perdagangan manusia (human trafficking) di NTT.

Setelah mendapat persetujuan DPD I Partai Golkar NTT, Satgas mulai bertindak proaktif dengan membentuk pertemuan  bersama International Organisation for Migan (IOM), Pemerintah Kabupaten Kupang serta gugus tugas lain di wilayah pemerintah Kabupaten Kupang,  Senin (28/5/18).

Juru bicara Satgas DPD I Golkar NTT, Riesta Megasari mengatakan bahwa pertemuan tersebut mengagendakan rencana aksi gugus tugas baik jangka pendek maupun jangka menengah.

“Pertemuan ini sebagai wujud respon cepat atas perkembangan informasi, tanggapan pemerintah dan masyarakat NTT terhadap problem human trafficking yang marak terjadi. Pertemuan koordinasi gugus tugas ini sebagai upaya strategis baik pencegahan maupun penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Kupang. Ini juga bagian dari pelaksanaan tugas kami sebagai satgas yang akan berkoordinasi dengan IOM dan Dinas Nakertrans untuk memperjuangkan masalah kemanusiaan, pekerja ilegal dalam persoalan TPPO serta jaminan kesejahteraan bagi masyarakat NTT,” kata Mega.

Mega menerangkan bahwa tugas satgas di DPD I Golkar NTT mencakup seluruh daerah Kabupaten dan Kota. Karena itu, sesuai rencana pihak Satgas akan melakukan komunikasi aktif bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah agar bisa bersinergi secara baik untuk kepentingan anak-anak daerah NTT yang selama ini masih membutuhkan bantuan, khususnya tenaga kerja asal NTT yang berada di luar negeri maupun daerah lain yang rentan mengalami persoalan.

“Kami fokus dan komit untuk menyikapi persoalan TPPO. Satgas siap bekerja sesuai mandat dan kepercayaan yang diberikan DPD I Golkar NTT yang memberi atensi serius terhadap persoalan perdagangan manusia di NTT. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama semua komponen termasuk satgas yang dibentuk partai. Apalagi, komitmen Ketua Golkar NTT terhadap persoalan kemanusiaan (human trafficking) harus ditemukan akar persoalan, akibat yang muncul serta solusi terbaik lewat pencegahan, penanganan hinga rehabilitasi,” terangnya.

Program Strategis

Ketua Satgas Anti Human Trafficking Golkar NTT, Gabriel Goa mengemukakan bahwa program strategis Satgas meliputi program jangka pendek dan jangka menengah yang akan mengarahkan wilayah kerja satgas maupun gugus tugas.

“Kami mengagendakan program jangka pendek yakni membuka posko korban Human Trafficking, pembenahan kepengurusan Satgas Anti Human Trafficking Golkar NTT, pembuatan Surat Keputusan sekaligus petunjuk pelaksanaan untuk pembentukan Satgas di setiap Kabupaten/kota se-NTT, pelatihan pengurus dan anggota Satgas Golkar se-NTT, audiensi dan penjajakan kerjasama dengan mitra yakni Pemprov NTT dan Pemkab/Pemkot se-NTT, Kapolda NTT dan Kapolres se-NTT, Kejati NTT dan Kejari se-NTT, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-NTT, Danrem 161 Wirasakti Kupang dan Dandim se-NTT, audiensi dengan Kadis Nakertrans Provinsi, BP3TKI, PPTKIS dan Imigrasi sekaligus meninjau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Balai Latihan Kerja, mengunjungi redaksi media cetak, Radio dan Televisi yang berkantor di NTT, bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Media Online (IMO) Indonesia NTT, serta bekerjasama dengan media/pers untuk kepentingan publikasi,” beber Gabriel.

Selain program jangka pendek, Gabriel menerangkan bahwa terdapat juga program jangka menengah yang menjadi orientasi kerja dan fokus satgas.

Adapun program jangka menengah yang berhasi disepakati yakni melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT untuk mengawasi Gugus tugas pencegahan dan penanganan Human Trafficking NTT, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Balai Latihan Kerja (BLK), Desa Migran Produktif (Desmigratif) serta membuat Perda dan Perdes pencegahan dan penanganan Human Trafficking; melakukan kunjungan ke Malaysia sekaligus pembentukan Paguyuban Pekerja Migran Flobamora di Malaysia.

Terkait penegakan hukum, satgas berkomitmen melakukan pengawalan dan penegakan hukum TPPO baik Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung, serta penegakan hukum TPPO di Malaysia dan Negara lainnya; menjajaki kerjasama dengan IOM untuk penguatan gugus tugas di provinsi dan kabupaten/kota se-NTT sekaligus pendampingan pembuatan Perda dan Perdes Human Trafficking serta program reintegrasi; melakukan tekanan dan loby kepada pemerintah dan DPR RI agar segera membangun LTSA dan BLK standar Internasional di NTT; mengunjungi desa-desa migrant produktif (Desmigratif) di NTT bersama anggota DPRD, Eksekutif dan Calon Legistatif dari Partai Golkar; melakukan studi banding ke Philipina terkait persiapan penempatan dan perlindungan pekerja migran agar bisa diterapkan di NTT.

Gabriel menegaskan bahwa persoalan human trafficking harus menjadi perhatian serius Gubernur NTT yang baru yakni dengan membentuk Badan Pekerja Migran (BPM) NTT guna menyiapkan SDM Pekerja Migran NTT yang handal dan berkompeten  di bursa pasar tenaga kerja Internasional sekaligus melindungi pekerja migrant asal NTT di Luar Negeri.

Sementara Kombes Polisi Yudit Sinlaloe yang menempati posisi strategis sebagai Direktur Reserse dan Kriminal umum Polda NTT mengatakan bahwa langkah Partai Golkar melalui pembentukan Satgas sebagai keberpihakan yang luar biasa dan patut didukung.

“Saya bersyukur diundang dan diberi kesempatan dalam mempresentasikan materi tentang kasus-kasus human trafficking di NTT. Saya apresiasi dan senang karena Satgas di Golkar sudah ada. Ini akan semakin baik melalui kerjasama kita ke depan,” tandas Yudit.

--- Guche Montero

Komentar