Breaking News

BERITA Sebut PT.YKI Tanpa 'Legal Due Diligence', TPDI: Bupati Sikka Terperangkap Jebakan Batman 15 Jun 2020 21:27

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Karena itu, TPDI sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Saudara Yamanotona Bazaro Lase dan PT.YKI ke Bareskrim Mabes Polri karena memalsukan identitas PT.YKI," ungkap Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyoroti relasi bisnis dan langkah Pemerintah Daerah (pemda) Sikka dengan PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia (PT.YKI) terhadap rencana pembangunan Mall dan Hotel Bintang 4 di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (15/6/20) menilai langkah Bupati Sikka, Robi Idong terperangkap dalam jebakan Batman PT.YKI tanpa filter dan 'legal due diligence.'

"Relasi bisnis antara Bupati Sikka dengan PT. YKI tergolong aneh. Pasalnya, Pemda Sikka sebagai sebuah institusi negara dengan begitu banyak infrastruktur (lejabat) dan perangkat OPD yang lengkap, namun tidak ada satupun dari pejabat OPD Sikka yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengoreksi tindakan Bupati yang salah dan tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara akurat dan dini siapa dan bagaimana sebenarnya PT.YKI," kata Petrus.

Padahal, kata dia, ada metode standar dan harus dimiliki oleh Pemda Sikka untuk mendeteksi secara akurat tentang apa dan siapa PT. YKI, berikut performa keuangan, performa Direksi dan Komisarisnya, performa tingkat kepatuhan terhadap hukum yaitu metode 'Due Diligence' namun tidak dilaksanakan. 

"Dengan metode 'Due Diligence' Pemda Sikka bisa mengukur dan memitigasi resiko dari sisi hukum melalui 'Legal Due Diligence' dan Profile Assessment terhadap Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT.YKI sebagai calon investor," katanya. 

Advokat Peradi ini menerangkan bahwa 'Due Diligence' merupakan pemeriksaan mendalam dari segi hukum yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang akan menggambarkan kondisi perusahaan atau objek transaksi; yang dilakukan oleh Konsultan Hukum atau Biro Hukum instansi yang bersangkutan terhadap perusahaan atau obyek yang akan ditransaksikan dan pihak investor yang akan menjadi mitra usaha.

Sehingga Bupati Robi Idong jangan sampai terjebak terlalu jauh jika tanpa fakta 'due diligence' sejak Agustus 2019 yang lalu. 

Sementara, output dari 'Legal Due Diligence' yakni memperoleh gambaran hukum terhadap dokumen yang diaudit, seperti legalitas badan hukum PT.YKI, ketaatan PT.YKI membayar pajak, hutang, gaji buruh, dan lain-lain; terlibat sengketa perdata atau dilaporkan kasus pidana atau tidak, dan memberikan pandangan hukum tentang sikap yang sebaiknya diambil oleh Pemda Sikka terhadap PT.YKI.

Bupati Sikka Abaikan 'Due Diligence'

Petrus berpandangan, proses interaksi yang berlangsung antara Bupati Robi Idong dengan Yamanotona Bazaro Lase, dapat dipastikan bahwa Bupati Robi mengabaikan keharusan melakukan 'Due Diligence.' "Buktinya, pada saat ini terdapat fakta-fakta negatif yang mengejutkan tentang rekam jejak PT.YKI maupun tentang kredibilitas, kapabilitas dan performa Direktur Utama PT.YKI, Saudara Yamanotona Bazaro Lase. Namun, Bupati Robi tetap memproses kerja sama dimaksud hingga Rapat Dengar Pendapata (RDP) DPRD Sikka," ujarnya.

Menurut Advokat senior asal Sikka ini, sikap Bupati Robi begitu mudah mengakomodir investor tanpa didahului dengan 'Due Deligence' dan 'Profile Assessmet'. Hal itu dapat berakibat pada sikap Bupati Robi yang hanya menghadapkan investor bodong bahkan avonturir atau penipu berjubah investor yang berdalil ingin menaikkan PAD Sikka ke hadapan DPRD Sikka.

"Padahal, investor dimaksud itu sebenarnya sedang mencari mangsa untuk menipu masyarakat Sikka," sorot Petrus.

Petrus mengaku, sejak pro dan kontra pembangunan Mall dan Hotel berbintang 4 ramai menjadi perbincangan publik, pada akhir April 2020, TPDI sudah mengingatkan Pemda Sikka dan Gereja agar berhati-hati dan selektif dalam menerima investor termasuk terhadap PT.YKI.

Pasalnya, TPDI telah memiliki sejumlah informasi awal tentang ketidaklayakan PT.YKI dan reputasi buruk Dirut PT.YKI, Yamanotona Bazaro Lase, dari sumber-sumber terpercaya.

Dari berbagai informasi terpercaya, bebernya, Dirut PT.YKI, Yamanotona Bazaro Lase, memiliki reputasi buruk, namun mempublish diri memiliki kompetensi menginvestasikan modalnya sebesar Rp. 600 miliar untuk membangun Mall, hanyalah isapan jempol. Sebab hal itu berbanding terbalik dengan kondisi aktual yang secara kasat mata bisa dilihat oleh siapapun tentang PT.YKI dan siap Dirut Yamanotona Bazari Lase.

Menurut Petrus, publik Sikka mulai mempertanyakan; apakah Bupati Robi akan melanjutkan hubungan dengan PT.YKI atau berhenti, mengingat PT.YKI dan Dirut Yamanotona Bazaro Lase sesungguhnya bukan investor yang profesional, namun diduga kuat sebagai avonturir dengan motif untuk menjebol Bank atas nama investasi bangun Mall dan Hotel bintang 4 di Sikka.

"Bahkan ketika draft MoU itu ditandatangani, maka boleh jadi MoU itu sebagai modal untuk memperdaya pihak lain dengan modus mendapatkan uang," singgungnya. 

Ia menyebut, ada sejumlah indikator yang patut diduga yakni bahwa PT.YKI dan Dirut Yamanotona dalah avonturir, memiliki kemampuan mengemas diri sebagai investor, sehingga berhasil memperdayai Bupati Robi dan Pemda Sikka untuk mempercayainya.

"Ini akan berimplikasi pada persoalan hukum yang lebih rumit. Sebab sebagai seorang avonturir, Yamanotona tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan modal, bahkan bisa berujung dengan penipuan," katanya. 

Dirut Yamanotona sebagai Avonturir

Dengan diabaikannya 'Due Diligence', maka warga masyarakat dan pejabat satu Kabupaten bisa menjadi korban tipu muslihat avonturir-avonturir dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang datang dengan dalil investasi demi meningkatkan PAD Kabupaten, namun pada akhirnya tetapi terjadi penipuan dan memghilang.

Sebagai contoh, kasus investasi bodong PT. Mintra Tiara di Larantuka dan Pembangunan Perumahan Koperasi Obor Mas di Sikka beberapa waktu yang lalu.

"Pejabat kita tidak pernah kapok dan membiarkan warganya ditipu oleh investor yang datang dengan membawa mimpi angin surga. Apa yang terjadi dengan PT.YKI, dan janji manis membangun Mall dan Hotel bintang 4 bernilai investasi Rp. 600 miliar, seharusnya difilter dengan 'Legal Due Diligence' untuk mengukur realitas PT.YKI pada saat ini, namun hal itu justru diabaikan," tegasnya. 

Sementara itu, kata dia, di internal PT.YKI sedang terjadi persoalan hukum; di mana Saudara Yamanotona Bazaro Lase dilaporkan ke Polisi oleh sesama Direksi/Komisaris dan Pemegang Saham PT.YKI atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. 

"Itu artinya, PT.YKI mendapat 'perlakuan istimewa' dari Bupati Robi, karena tanpa 'Due Diligence', PT.YKI dengan segala minusnya (pengalaman, tidak punya Izin Usaha Jasa Konstruksi Pembangunan Mall, tidak memiliki modal dan sedang menghadapi perpecahan di internal), tetapi lolos masuk hingga RDP-DPRD Sikka," timpalnya.

Tanpa IUP Jasa Konstruksi

Petrus mengatakan bahwa dari hasil tracking melalui googling dan komunikasi dengan beberapa Pemegang Saham dan Direksi PT.YKI, diperoleh fakta bahwa PT.YKI berada dalam keadaan sangat tidak layak untuk melakukan investasi membangun Mall dan Hotel bintang 4 di Sikka.

"Selain karena tidak memiliki modal, tidak memiliki pengalaman di bidang usaha apapun, serta tidak punya Izin Usaha bidang Pembangunan Jasa Konstruksi," sebutnya.

Kondisi riil PT.YKI yang hingga saat ini belum diketahui Pemda Sikka karena mengabaikan 'Due Diligence' yakni bahwa dalam waktu sangat singkat terjadi perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Susunan Pemegang saham serta Dewan Komisaris dan Direksi PT.YKI, yaitu: Pertama, tanggal 1 Juni 2019, Modal Dasar: Rp.500.000.000, Modal Ditempatkan Rp.125.000.000, Dirut: Drs. Yamanotona Bazaro Lase, Komisaris Utama: Betieli Baene, S.Mis.MM.

Kedua, tanggal 14 Juni 2019 terjadi perubahan di mana Modal Dasar dinaikan menjadi: Rp.1.000.000.000. Modal Ditempatkan: Rp.500.000.000, dan Komisaris Utama berubah ke atas nama: Penunjang Waruwu serta ada jabatan Komisaris Independen: T. Soemarman, Drs. MS.ED; 

dan perubahan ketiga terjadi pada tanggal 24 Agustus 2019 berupa: Modal Dasar naik menjadi: Rp.2.000.000.000. Modal Ditempatkan Rp.1.000.000.000.

Baik Modal Dasar maupun Modal yang Ditempatkan, diduga fiktif alias formalitas belaka dengan motif yang belum jelas

Ia menegaskan bahwa kebohongan-kebohongan dan tipu muslihat Saudara Yamanotona Bazaro Lase, yakni bahwa PT.YKI sudah berpengalaman membangun Menara Kamuflase di Jakarta, Surabaya dan Medan dan akan dibangun lagi Menara Kamuflase untuk Gereja-Gereja di Keuskupan Maumere dengan iming-iming setiap Gereja dibayar Rp.50 juta/tahun, dibayar sekaligus untuk masa kontrak 10 tahun sebesar Rp. 500 juta, dan untuk tahap awal dibangun Menara Kamuflase percontohan berbentuk olympic di Stadion Samador dan di Bundaran Bandara Frans Seda, namun kenyataanya nihil.

Berdasarkan Izin Berusaha dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sebuah lembaga Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT.YKI Nomor : 9120006671404, tanggal 10 Juni 2019, untuk bidang usaha Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi lainnya, Perdagangan Eceran atau Kontrak, tertanggal 24 Agustus 2019. 

"Itu berarti, PT.YKI tidak memiliki Izin Berusaha untuk bidang Jasa konstruksi Bangunan seperti Mall dan Hotel Berbintang," imbuhnya.

Namun, mengapa begitu cepatnya Saudara Yamanotona banting stir untuk berjudi dari bidang usaha Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi dan Pedagang Eceran untuk Menara Kamuflase, ke bidang usaha Jasa Konstruksi Bangunan Mall Pasar Tingkat Sikka.

"Anehnya, meskipun tidak memiliki izin usaha, namun telah direspons dengan 'karpet merah' oleh Bupati Robi hingga mulus masuk pembahasan RDP-DPRD Sikka dan pembuatan MoU," sentinya.

Petrus menilai, hal itu sebagai lompatan yang luar biasa dan hanya dalam suasana KKN sebuah perusahaan tanpa 'Legal Due Diligence' mampu lolos tanpa hambatan hingga pembahasan dalam RDP-DPRD Sikka.

"Untuk peristiwa memalukan ini, Bupati Robi harus bertanggung jawab karena membawa PT.YKI lolos masuk hingga RDP DPRD Sikka tanpa 'Due Diligence' dan berujung dengan peristiwa saling melapor antara DPRD Sikka dengan pejabat PT.YKI di Polres Sikka," desak Petrus.

Tipu muslihat lainnya dari PT.YKI, tandas dia, yakni mencantumkan identitas PT.Yasoona Komunikatama Indonesia sebagai (Persero) dan "Perusahaan Terbuka" sebagai bagian dari modus penipuan untuk mengecoh calon mitra dan masyarakat luas termasuk saat ini terhadap publik Sikka. 

"Karena itu, TPDI sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Saudara Yamanotona Bazaro Lase dan  PT.YKI ke Bareskrim Mabes Polri karena memalsukan identitas PT.YKI sebagaimana dapat diakses di website Yassonusindonesia.co.id," tutupnya.

--- Guche Montero

Komentar