Breaking News
  • Bekasi siapkan 1000 polisi kawal buruh pada May Day
  • Bupati Mojokerto ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi
  • Evakuasi pesawat Lion belum selesai, bandara Gorontalo masih ditutup
  • INKA Mulai Kirim "LRT" ke Sumatera Selatan
  • Jokowi Akan Jajaki Ruas Jalan Trans Papua-Papua Barat

LINGKUNGAN HIDUP Segera Revitalisasi DAS Citarum, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Integrasi K/L dan Pemda 17 Jan 2018 09:18

Article image
Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Pikiran Rakyat)
Presiden Jokowi meminta agar melalui Rapat Terbatas itu penataan Sungai Citarum segera dilakukan, dan jangan ditunda lagi.

BANDUNG, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, karena selain memiliki nilai sejarah, nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial yang penting bukan hanya bagi masyarakat Jawa Barat (Jabar) tapi juga  manfaatnya besar sekali bagi warga Ibu Kota DKI Jakarta.

“Sungai Citarum juga sumber air minum bagi 27,5 juta penduduk, baik yang ada di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta, dan 80 persen air minum masyarakat Jakarta bersumber dari Sungai Citarum ini,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR, Bandung, Jabar, Selasa (16/1/2017) malam.

Di samping itu, lanjut Presiden, 420 ribu hektar lahan pertanian airnya juga bersumber dari Sungai Citarum, serta ada 3 pembangkut listrik tenaga air (PLTA) yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang dibangun di aliran sungai ini, dan ketiganya  mampu menghasilkan 1400 megawatt pasokan listrik.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta agar melalui Rapat Terbatas itu penataan Sungai Citarum segera dilakukan, dan jangan ditunda lagi.

“Ini nantinya akan kita pakai untuk contoh bagi DAS-DAS yang lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Akan kita mulai penanganannya mulai dari hulu, tengah sampai dengan hilir,” ujar Presiden.

Di hulu lanjut Presiden, isinya engagement area harus dikerjakan, yang di tengah ada pabrik-pabrik yang air limbahnya masuk ke Citarum, dan yang paling hilir tentu saja ini juga harus dikerjakan.

“Kuncinya ada di integrasi semua kementerian, semua lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Semuanya kuncinya hanya di sini terintegrasi enggak ada yang lain,” tutur Presiden.

Presiden meyakini, kalau ini bisa diintegrasikan, ia perkirakan 7 tahun ini bisa diselesaikan dengan baik, hulu sampai hilir.

Presiden mengingatkan, Rapat Terbatas ini bukan rapat yang pertama tapi rapat yang ke-14. Karena itu, Presiden integrasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) betul-betul nyata bisa dikerjakan di lapangan.

“Saya kira ini menyangkut generasi kita ke depan,” kata Presiden menekankan.

Tempat Buangan Limbah

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya tidak mau Sungai Citarum jadi tempat pembuangam limbah raksasa dari pabrik-pabrik yang ada di kanan kiri sungai itu. Presiden mengingatkan perlunya pendekatan-pendekatan sehingga ada solusi kepada pabrik-pabrik yang ada.

Tetapi kalau memang sulit mengikuti maka, menurut Presiden, penegakan hukum yang  tegas harus dilakukan supaya ini tidak keterusan.

“Pendangkalan, penyempitan ini juga terus kita kerjakan,” kata Presiden seraya menambahkan, sebetulnya anggaran yang ada sudah menempel semua di kementerian.

Sebetulnya, lanjut Presiden, sudah ada kegiatan-kegiatan tetapi karena tidak terintegrasi antar kementerian/lembaga juga pusat dan daerah, maka kerjanya parsial semuanya, sudah bertahun-tahun sehingga tidak kelihatan wujudnya.

“Sekali lagi agar terintegrasi kuncinya ada di situ. Betul-betul kita kerjakan dengan baik baik terutama di lapangan maupun dalam menyiapkan konsep yang ada,” pungkas Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Pesiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri  LHK Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi  Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan pejabat lainnya.

--- Redem Kono

Komentar