Sekjen PPP Arsul Sani meminta Prabowo dan pihak yang 'berseberangan' dengan pemerintah tidak asal bicara.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pernyataan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto soal bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia kepada etnis Rohingya yang dianggapnya sebagai upaya pencitraan dikecam banyak kalangan. Setelah sebelumnya dikritik balik oleh politisi dari Partai Golkar dan Partai Nasdem, kini sanggahan terhadap Prabowo datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekjen PPP Arsul Sani meminta Prabowo dan pihak yang 'berseberangan' dengan pemerintah tidak asal bicara.

"Silakan para tokoh politik yang berseberangan dengan Presiden Jokowi atau yang di luar pemerintahan untuk terus menyerang secara politis langkah Pemerintah, tapi tidak pas untuk isu Rohingya ini," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (18/9/2017).

"Jangan bersikap waton suloyo. Untuk urusan bantuan kemanusiaan pun langkah pemerintah diprasangkai negatif," tambah Arsul.

Perkataan waton suloyo berasal dari bahasa Jawa. Secara harafiah, 'waton' berarti asal-asalan. Sedangkan 'suloyo' berarti perang.

Arsul menganggap pernyataan Prabowo tak tepat. Pasalnya, pemerintah membuka pintu bagi siapa pun yang hendak membantu Rohingya, termasuk bagi ormas Islam NU, Muhammadiyah, dan MUI yang telah ikut memberi sumbangsih. Karena itu, PPP mendukung upaya bantuan pemerintah RI untuk Rohingya.

"Apakah mereka yang bicara soal pencitraan itu juga akan melihat yang dilakukan MUI, NU, Muhammadiyah, FPI dan belasan ormas Islam lainnya juga sebagai pencitraan?" jelas Arsul.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Rohingya hanya bentuk pencitraan semata. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berorasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9). 

"Percaya sama saya, kalau kita kuat, kaum Rohingya kita bantu. Kalaupun kita sekarang kirim bantuan, menurut saya, itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang," tutur Prabowo saat orasi. 

Sebelumnya, Sekjen Nasdem Johnny G Plate mengkritik Prabowo. Menurut Johnny, pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak lain yang justru memanfaatkan krisis Rohingya sebagai alat berpolitik.

"Siapa yang pencitraan? Presiden Jokowi pencitraan? Justru Presiden Jokowi melaksanakan amanat konstitusi. Yang memberikan komentar justru bercitra memainkan rakyat Rohingya. Jangan menumpang penderitaan rakyat Rohingya itu dijadikan politik dalam negeri," kata Johnny.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan kritik yang disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bahwa bantuan RI untuk etnis Rohingya merupakan bentuk pencitraan tidak pada tempatnya. Bantuan Presiden Jokowi merupakan tugas konstitusional yang harus dilakukan sebagai presiden.

"Saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah tugas konstitusional beliau. Sebagai Presiden, (Jokowi) menugaskan ke Menlu melakukan dua hal. Pertama, diplomasi," kata Ace di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

--- Simon Leya