Breaking News

HUKUM Selain Kejati NTT, ARAKSI Akan Ungkap Dugaan Korupsi di Kabupaten Malaka ke KPK 04 Oct 2019 23:22

Article image
Ilustrasi tindak pidana korupsi. (Foto: Ist)
ARAKSI menegaskan bahwa laporan tersebut sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di kabupaten Malaka.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI), telah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) di antaranya dugaan korupsi pengadaan lampu sehen senilai Rp 7,1 miliar.

Diberitakan sebelumnya, tim intelijen Kejati NTT telah mengorfirmasi laporan ARAKSI tersebut dan akan menyelidiki langsung kasus dugaan korupsi tersebut di kabupaten Malaka.

"Saat ini tim intelejen sedang meneliti laporan dari Ketua ARAKSI (Alfred Baun, red) terkait adanya dugaan korupsi pengadaan lampu sehen di Kabupaten Malaka senilai Rp 7,1 miliar. Yang jelas, tim segera turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung kebenaran atas laporan tersebut,” kata Kepala seksi (Kasi) Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, kepada wartawan di kantornya, Rabu (2/10/19) seperti dilansir Timorpost.com.

Beberapa Temuan ARAKSI

Diberitakan sebelumnya oleh Timorpost.com, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran dilaporkan ke Kejati NTT terkait adanya dugaan korupsi APBD Malaka yang digunakan untuk proyek pengadaan lampu sehen dan proyek pembangunan rumah jabatan Bupati sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 8 miliar lebih.

Ketua ARAKSI, Alfred Baun mengatakan bahwa laporan tersebuy terkait kasus proyek pengadaan lampu sehen dalam dua tahun anggaran yakni tahun 2016 dan tahun 2017 senilai kurang lebih Rp 7,1 miliar.

Sesuai data yang dimiliki, ARAKSI menyebut, APBD yang dianggarkan kurang lebih senilai Rp 7,9 miliar proyek pengadaan lampu sehen. Proyek tersebut dalam sidang penetapan APBD tahun 2015, seharusnya proyek lampu jalan di kota Betun. Sedangkan realisasi anggarannya digunakan untuk pengadaan lampu sehen sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 7,1 miliar.

ARAKSI menilai, terdapat indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka tidak melalui kesepakatan pimpinan dan anggota DPRD Malaka. Dugaan lain yakni adanya rasionalisasi anggaran yang dinilai tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Dugaan kasus serupa yang dilaporkan yakni terkait Dana Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Malaka yang menelan biaya Rp 4 miliar lebih.

Meski demikian, rumah jabatan Bupati Malaka tersebut justru dialihfungsikan menjadi Kantor Dinas Pertanian Malaka.

Menurut data kajian, ARAKSI menyebutkan bahwa pemanfaatan dana APBD Kabupaten Malaka dalam masa kepemimpinan Bupati Stefanus kurang lebih sebesar Rp 50 miliar. 

Dari alokasi anggaran tersebut ditemukan adanya kerugian negara mencapai 24 miliar lebih, yang disalurkan ke Yayasan Alexander Bria Seran yang merupakan milik keluarga Bupati.

ARAKSI beralasan, hal itu merupakan indikasi tindakan korupsi yang merugikan negara, karena uang negara disalurkan kepada Yayasan yang merupakan milik perseorangan atau perusahaan pribadi.

ARAKSI juga menduga dana tersebut juga disalurkan untuk membiayai kuliah tenaga kontrak daerah yang berjumlah kurang lebih 280 orang.

Menurut penelusuran ARAKSI, para tenaga kontrak daerah yang dibiayai itu tidak hanya ditempatkan pada instansi pemerintah. Akan tetapi, beberapa di antaranya dipekerjakan pada tempat-tempat usaha milik Bupati dan keluarga Bupati di antaranya usaha foto copy, apotik dan rumah pribadi.

ARAKSI menyebut, kasus serupa juga terjadi karena pemanfaatan dana APBD kurang lebih senilai Rp 5 miliar untuk renovasi rumah kediaman orang tua Bupati yang selama menjabat hingga saat ini dimanfaatkan sebagai rumah jabatan (rujab).

Diteruskan ke KPK

ARAKSI mengaku sudah mengantongi data yang valid disertai bukti-bukti guna menguak beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka. 

Selain dilaporkan ke pihak Kejati NTT, dalam waktu dekat ARAKSI akan melanjutkan laporan tersebut ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan penyelidikan, penyidikan maupun penindakan secara hukum jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

ARAKSI menegaskan bahwa laporan tersebut sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di kabupaten Malaka.

--- Guche Montero

Komentar