Yorrys menegaskan, tidak ingin Partai Golkar terbelengu akibat status Setya Novanto sebagai orang tercekal. Karena itu, katanya, diperlukan langkah-langkah penyelamatan partai.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pencekalan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi KTP elektronik  yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun mendapat tanggapan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Yorrys menegaskan, pencekalan Setnov, nama panggilan Setya Novanto, mengakibatkan elektabilitas Partai Golkar anjlok. Padahal, sebelum kasus korupsi E-KTP bergulir, elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut terus menanjak. Hal itu seiring keputusan Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan kembali mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019.

“Kebiasaan KPK yang Lex specialis derogat legi generalis (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum-red), dan pencekalan yang dilakukan KPK bukan serta merta terjadi. Apalagi revisi Undang-Undang KPK, dan hak angket  seakan-akan partai Golkar memotori ini. Apalagi Ketua Umun Partai Golkar bermasalah, dengan pencekalan ke luar negeri tentu saja KPK tidak berhenti disitu,” kata Yorrys, Kamis (27/4/2017).

Yorrys menegaskan, tidak ingin Partai Golkar terbelengu akibat status Setya Novanto sebagai orang tercekal. Karena itu, katanya, diperlukan langkah-langkah penyelamatan partai dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto.

“Tahun 2018 ini adalah agenda partai di Indonesia sangat padat, selain menghadapi Pilkada, juga pada Agustus sampai September ini adalah proses verifikasi faktual.  Bulan Oktober 2018, salah satu agenda penjaringan anggota legislatif, dan ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Karena itu, Golkar tidak tinggal diam dalam kasus ini, tetapi bagaimana mengantisipasi dan menyelamatkan partai,”ujarnya.

Menurut Yorris, sejak Munaslub pada Mei 2016 lalu, dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie, elektoral partai besutan Orde Baru itu naik, seiring dengan dukungan kepada pemerintah.

“Kami bangga dari Mei sampai September  elektabilitas partai Golkar naik. Tapi kami tiap tiga bulan melakukan evaluasi dengan survey. Akibat kasus korupsi E-KTP dengan status pencekalan Pak Setya Novanto membuat elektabilitas Golkar merosot. Terlebih partai ini bukan milik kader Golkar saja tapi milik publik, dan partai Golkar punya visi 2045 akan menjadi motor dalam pemberantasan korupsi. Jadi Golkar selalu memperhatikan kepentingan publik,”ujarnya.

Seperti diketahui, praktik korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Setya Novanto, yang pada saat itu menjabat Ketua Fraksi DPR Partai Golkar diduga mendapat uang suap sebesar Rp 574, 2 miliar.

---