Breaking News

HUKUM Sengketa Lahan Padang Lawas, Marihot Siahaan: KPK Sudah Berkonspirasi Merampas Hak Rakyat 23 Feb 2018 11:46

Article image
Pengacara keluarga almarhum DL Sitorus, Marihot Siahaan, SH, MH. (Foto: ist)
Kalau KPK ikut campur berarti KPK sudah berkonspirasi untuk merampas hak rakyat. Justru KPK seharusnya melindungi hak rakyat dengan mencegah rencana perampasan hak rakyat tersebut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pengacara keluarga almarhum DL Sitorus, Marihot Siahaan, SH, MH menegaskan, pemerintah tidak punya alasan untuk mengeksekusi lahan seluas 47 ribu hektar di di Padang Lawas, Sumatera Utara.

“Apa yg mau dieksekusi lagi? Lahan dimaksud sudah ada sejak sebelum ada Indonesia. Lahan/tanah dimaksud adalah hak milik masyarakat setempat yang menjadi anggota koperasi dan sekarang sudah bersertifikat hak milik. Jadi hak rakyat mau dirampas, untuk siapa sebenarnya,” ujar Marihot kepada IndonesiaSatu.co, Jumat (23/2/2018).

Marihot mengatakan ini untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif yang menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah sudah bisa melakukan eksekusi lahan seluas 47 ribu hektar di Padang Lawas Sumatera Utara yang hingga saat ini masih dikuasai oleh perusahaan milik alamarhum DL Sitorus.

"Itu sebenarnya pemerintah telah menang dari putusan MA jelas dikatakan bahwa hal itu kelapa sawit dan seluruh aset dikembalikan ke negara. Tapi sampai hari ini pemerintah belum berhasil mengekseskusi itu," kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Putusan MA yang dimaksud Syarif adalah putusan kasasi Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. 11 tahun sejak putusan itu dibacakan, pemerintah masih belum bisa mengeksekusi lahan yang menurut Syarif hampir seluas wilayah Jakarta itu.

“Katanya dulu sudah dieksekusi. Mau eksekusi apa lagi dan ini juga diakui Kajagung. Ini kayak main-main saja, mentang-mentang ada kekuasaan. Presiden Jokowi saja sudah menyuruh menanam ulang kelapa sawit di daerah Padang Lawas dan Padang  Lawas Utara. Jadi Presiden juga sudah tahu tidak ada Hutan Register 40 karena di sana juga banyak perusahaan lain termasuk BUMN /PT PN dan PMA (Perusahaan Modal Asing),” papar Marihot.

Dikatakan Marihot, DL Sitorus, PT Tor Ganda, PT Torus Ganda, Koperasi KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub tidak pernah punya tanah yang ditanami kelapa sawit di Padang Lawas ataupun di Padang Lawas Utara. Tanah yang dimaksud Syarif itu hak milik masyarakat setempat yang tidak boleh dirampas oleh siapapun dan DL Sitorus juga tidak pernah dinyatakan telah merugikan negara (dalam Putusan Pidana No. 481) karena tidak ada kawasan Hutan Register 40 berdasarkan juga pernyataan dari pejabat Kehutanan sendiri.

“Tapi aneh, pemerintah koq terus menguber DL Sitorus,  ada apa? Bagaimana yang lain, kok tenang-tenamg saja,  ada apa ini? Terus, kalau semisalnya dipaksakan dieksekusi (karena arogansi kekuasaan), siapa yang akan ambil hasilnya. Apa yang menerima itu boleh mengambil/mengelola hasilnya, karena dianggap ilegal?  Atau siapa yang berani menerima barang ilgal (quad non), padahal tidak pernah ada kerugian negara. KPK juga harus tahu bahwa tidak ada kerugian bagi negara. Saya prihatin melihat KPK, berani gagah-gagahan ikut berkomentar, padahal tidak tahu isi putusannya.

Menurut Marihot, inti putusannya adalah “Tidak ada kerugian negara”. Kalau KPK ikut campur berarti KPK sudah berkonspirasi untuk merampas hak rakyat. Justru KPK seharusnya melindungi hak rakyat dengan mencegah rencana perampasan hak rakyat tersebut.

“Jadi KPK jangan berubah fungsi jadi pengawal/backing dalam hal merampas hak rakyat. Kalau KPK sadar keadilan, undang kami untuk menjelaskan posisi hukum yang sebenarnya. Kalau tidak KPK panggil presiden untuk minta penjelasan soal peremajaan tanaman kelapa sawit termasuk di daerah Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. KPK juga harus memeriksa ke mana penggunaan dana tata batas, karena sejak dahulu tidak pernah ada tata batas yang temu gelang (tata batas tidak pernah selesai),” tegas Marihot.

Lanjut Marihot, tentang GB 50 yang dipakai sebagai bukti untuk memidanakan DL Sitorus adalah rekayasa (dalam putusan perkara Koperasi Serba Guna). Dan lebih parahnya lagi, GB 50 itu tidak ada aslinya dan tidak ada dalam Lembaran Negara. Jadi tidak boleh dipakai sebagai dasar untuk menuntut warga negaranya.

“Ini negara berdasarkan hukum demi keadilan atau hanya berdasarkan kekuatan kekuasaan belaka.  Saya berharap agar semua pihak lebih berhati-hati dalam bertindak, jangan sampai merugikan hak rakyat, jangan berdasarkan emosi belaka dan jangan pura-pura mau menjalankan hukum, padahal masih tebang pilih,” pungkas Marihot.

--- Simon Leya

Komentar