Breaking News
  • Divestai Tuntas, Freeport Ganti Status Menjadi IUPK
  • IHSG menguat menyusul akumulasi beli investor asing
  • Jawa Barat diantisipasi dalam Pemilu 2019 karena miliki pemilih paling banyak
  • Libur Natal 2018, 71 Outlet BNI Tetap Beroperasi
  • Menperin: industri tak terdampak tsunami Selat Sunda

KEAMANAN Setara Institute: Jaringan MCA Lebih Destruktif Daripada Saracen 06 Mar 2018 13:54

Article image
Ketua Setara Institute, Hendardi (Foto: Ist)
“Jaringan tersebut terkesan ingin menjatuhkan partai politik tertentu dan pemerintah yang sedang berkuasa. Secara sederhana, dapat diduga bahwa MCA memiliki sentimen politik yang dapat menimbulkan gejolak sosial,” ungkap Ketua Setara Institute, Hendardi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua Setara Institute, Hendardi turut menyoroti penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian bernuansa Suku, Ras, Agama dan Antargolongan yang gencar dilakukan jaringan Muslim Cyber Army (MCA).

Menurutnya, jaringan MCA lebih masif menyebarkan konten hoaks, ujaran kebencian dan sentimen berbasis SARA di berbagai media sosial ketimbang Saracen.

“Jaringan MCA memiliki banyak akun dengan pengikut ratusan ribu anggota dengan tidak terstruktur seperti Saracen. MCA tampak lebih ideologis, memiliki jaringan ribuan di sebaran wilayah Indonesia. Oleh karena itu, daya merusak kelompok ini lebih besar dari Saracen," kata Hendardi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/18).

Hendardi menilai, dari konten-konten yang diviralkan MCA, terlihat jelas bahwa motifnya politis.

“Jaringan tersebut terkesan ingin menjatuhkan partai politik tertentu dan pemerintah yang sedang berkuasa. Secara sederhana, dapat diduga bahwa MCA memiliki sentimen politik yang dapat menimbulkan gejolak sosial,” nilainya.

Guna memastikan dugaan itu, Hendardi meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar tuntas pihak-pihak yang berada di balik MCA, baik sebagai pemesan maupun penikmat hoaks itu.

"Polisi harusnya mampu menemukan aktor intelektual itu. Praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya membahayakan kontestasi politik, tetapi juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mengakibatkan disharmoni sosial yang berujung pada perpecahan,” ujarnya.

Menurutnya, Satuan Tugas Nasional yang dibentuk Polri belum menjangkau partai politik untuk berkomitmen anti hoaks dan ujaran kebencian.

“Deklarasi pilkada damai yang ada belum memadai. Paling sulit mengendalikan operator pendukung atau kontestannya. Satgas Nusantara harus mendorong Parpol mengendalikan pendukungnya untuk memiliki komitmen yang sama," harap Hendardi.

--- Guche Montero

Komentar