Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

MAKRO Setelah Tuntas dengan Infrastrutkur, Pemerintah akan Fokus Bangun SDM 29 Nov 2017 18:53

Article image
Presiden Jokowi saat memasuki tempat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017, di Assembly Hall 1 dan 2 Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11) malam. (Foto: JAY/Humas)
Setelah fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah akan segera masuk ke tahapan kedua, yaitu ke bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Utamanya, pendidikan vokasi/pendidikan kejuruan. Yang kedua, training vokasi, dan yang ketiga, politeknik.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah akan segera masuk ke tahapan kedua, yaitu ke bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Utamanya, pendidikan vokasi/pendidikan kejuruan. Yang kedua, training vokasi, dan yang ketiga, politeknik.

“Tiga hal penting inilah yang harus kita kerjakan dalam waktu yang sangat singkat karena kita enggak punya waktu lagi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017, di Assembly Hall 1 dan 2 Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11) malam.

Diakui Presiden, perombakannya  memang harus besar-besaran, karena 60% lebih tenaga kerja kita ini lulusan SD-SMP. Sebuah angka, yang menurut Presiden, sangat besar sekali. Kalau mau di-upgrade, ya dengan cara training vokasi, politeknik.

SMK kejuruan sendiri, menurut Presiden,  juga perlu perombakan yang besar karena guru-guru yang ada di SMK, 80% lebih itu guru normatif, misalnya guru PPKN, guru bahasa Indonesia, guru agama.

“Harusnya 80% itu guru skill, guru keterampilan, guru yang bisa menjadi pelatih bagi anak-anak kita untuk memperkuat skill mereka,” ujar Presiden seraya mengingatkan, bahwa ini juga memerlukan waktu.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pendidikan kita ke depan juga harus mau berubah total, bukan normatif, rutinitas karena tantangannya sudah berubah total, tantangannya sudah berbeda.

Mestinya, lanjut Presiden, anak-anak harus dihadapkan pada pembelajaran pada tantangan-tantangan yang ada, pada problem-problem yang ada, bukan rutinitas seperti ini terus.

“Saya kira Pak Menteri Pendidikan sudah memulai untuk mengubah itu. Problem based learning, anak-anak dihadapkan sering diajak ke lapangan, dihadapkan pada tantangan, dihadapkan pada problem-problem bagaimana menyelesaikan, bagaimana mencarikan solusi. Bukan hapalan-hapalan lagi karena memang dunia sudah berubah,” tutur Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden mengingatkan, kita akan masuk ke inovasi. Artinya, anggaran riset harus  diperbesar sehingga inovasi-inovasi yang ada itu betul-betul dikerjakan sehingga konkret, riil, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Presiden mengkritik perguruan tinggi di tanah air yang sudah terlalu lama tidak berubah, mungkin lebih dari 30 tahun. Bertahun-tahun fakultas yang itu-itu aja, jurusannya juga itu-itu aja. Ekonomi jurusannya ya akuntansi, manajemen pembangunan, atau studi pembangunan, manajemen, akuntansi.

“Padahal dunia sudah berubah. Engga ada di kita ini fakultas digital economy, enggak ada. Jurusan logistik enggak ada, jurusan retail management enggak ada, jurusan toko online enggak ada. Ya dunia sudah berubah, masa jurusannya akuntansi, manajemen pembangunan, dunia sudah berubah cepat sekali. Ya kalau kita nggak mau berubah ya ditinggal jaman,” ungkap Presiden.

Perubahan Birokrasi

Tidak hanya pendidikan, Presiden Jokowi mengemukakan, kebutuhan yang sangat mendesak adalah birokrasi kita. “Kita harus berani mengubah mindset birokrasi kita, mengubah pola pikir birokrasi kita, mengubah pola kerja yang baru bagi birokrasi agar kecepatan kita bertindak, kecepatan kita mengubah itu betul-betul bisa kita lakukan,” tegas Presiden seraya menambahkan, reformasi birokrasi mutlak diperlukan dan terus-menerus kita lakukan.

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 20017 itu dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.

Tampak juga hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.

--- Sandy Romualdus

Komentar