Breaking News

REGIONAL Sidak RS Pratama di Wewaria, DPRD Ende Temukan Kerusakan Fisik Sebelum Beroperasi 10 Jan 2020 21:03

Article image
Kondisi plafon RS Pratama di kecamatan Wewaria, Endwle yang sudah bocor sebelum diresmikan dan beroperasi. (Foto: rri.co.id)
"Jika pembangunan fasilitas umum seperti RS Pratama ini tidak berdampak pada asas manfaat jangka panjang, maka hal itu artinya, program pembangunan dianggap gagal menjawabi kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi MJ di bidang kesehatan," sorot Samsudin.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Sejumlah anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Ende, melakukan sidak pembangunan gedung Rumah Sakit Pratama Ende yang berlokasi di Desa Tana Li, Kecamatan Wewaria, wilayah Utara Kabupaten Ende.

Sidak dilakukan karena RS Pratama yang proses pembangunannya sejak tahun 2017 dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK ) senilai Rp 15 Miliar tersebut belum diresmikan dan beroperasi untuk melayani masyarakat di wilayah Utara Kabupaten Ende.

Akibat mangkak hingga akhir Tahun Anggaran 2018, maka pada Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Kesehatan kembali mengajukan Anggaran tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU) kurang lebih senilai Rp 2,5 Miliar untuk  pembangunan lanjutan gedung dimaksud, termasuk membiayai pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limba (IPAL) senilai Rp 970 juta lebih.

Hingga awal tahun Anggaran 2020, proyek tersebut pun tak kunjung selesai, bahkan sebagian fisik bangunan mulai rusak dan bocor. Padahal, pihak pemerintah  merencanakan agar RS Pratama diresmikan pengoperasiannya pada bulan Maret mendatang.

Menyikapi hal itu, Komisi II dan Komisi III DPRD Ende di antaranya Stefanus Bidi, Mahmud Bento Djegha, Samsudin Sam, Hasbullah, Megi Siga Sare, Chairul Anwar, Fadlin Deli, Sipri Pendi, Eman Minggu, Oni Rega, Baltasar Sayetua, dan Yani Kota, Kamis (09/01/20), langsung terjun ke lokasi dan meninjau langsung pembangunan RS Pratama.

Kondisi Bangunan Rusak dan Bocor

Usai meninjau langsung kondisi bangunan, sejumlah anggota Dewan merasa geram, karena kondisi gedung RS Pratama mulai dari pintu IGD hingga ke lorong-lorong pelafon coran beton sudah rusak dan bocor.

"Ini tidak bisa lepas begitu saja. Dana begitu besar yang digelontorkan tetapi hasil kerjanya justru asal jadi. Ini sangat disayangkan. Bagaimana mau diresmikan jika kondisi gedung berantakan dan sudah rusak. Ini harus dibenahi kembali," kata Stef Bidi melansir rri.co.id.

Pendapat yang sama juga disampaikan anggota dewan perempuan, Megy Siga Sare.

Menurut politisi Partai Golkar ini, RS Pratama tersebut belum memadai untuk diresmikan sehingga butuh pembenahan. Ia menuntut agar pihak kontraktor harus bertanggung jawab membenahi fasilitas yang rusak, sehingga RS Pratama tersebut dapat melayani masyarakat secara optimal.

"Kami minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor segera benahi fasilitas yang rusak di RS Pratama ini. Jangan biarkan kondisi seperti ini sebelum diresmikan dan digunakan," desak Megy.

Dikonfirmasi media ini, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Mahmud Bento Djegha menyoroti bahwa RS Pratama belum layak diresmikan.

"Dengan kondisi gedung seperti ini, maka RS Pratama sangat tidak layak bahkan tidak nyaman bagi pasien dan tenaga medis. Buktinya, sebagian besar plafon yang di cor beton, merembes air dan di sebelah timur bagian belakang gedung tersebut berpotensi longsor, karena struktur tanah labil dan berair," sorot Bento.

Politisi Partai Demokrat ini mendesak agar RS Pratama yang hendak diresmikan tersebut terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena diduga ada kejanggalan baik dalam pengadaan tanah hingga proses pengerjaan.

"Guna transparansi Anggaran belasan Miliar dan dampak guna dari pembangunan fasilitas kesehatan tersebut, pihak BPK harus mengaudit sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai realisasi fisik di lapangan," desak Bento.

Sorotan senada juga diutarakan Samsudin. Ia justru menegaskan bahwa secara asas manfaat dan dampak guna, RS Pratama harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sehingga dapat menjawabi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Jika pembangunan fasilitas umum seperti RS Pratama ini tidak berdampak pada asas manfaat jangka panjang, maka hal itu artinya, program pembangunan dianggap gagal menjawabi kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi MJ di bidang kesehatan. Jika hasil akhirnya mubazir, maka sebaiknya ditutup saja," tandas politisi Partai PKB tersebut.

Sementara secara terpisah, PPK Andre Dato, kepada awak media mengatakan bahwa untuk program kegiatan pembangunan lanjutan dalam waktu normal sudah selesai. Namun, soal pengerjaan masih dilakukan, itu merupakan lanjutan finishing pemasangan granit dan pengecatan.

"Anggaran untuk kegiatan finishing ini merupakan Anggaran tender tahun 2019 yang dikerjakan hingga Januari 2020," terang Andre.

--- Guche Montero

Komentar