Breaking News

EKONOMI Sidang Kabinet Paripurna, Presiden: Harus Berani Potong Regulasi 04 Apr 2017 13:03

Article image
Presiden Jokowi memberi kata pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara. (Foto: Birosetpres).
Presiden menekankan dua yang paling penting untuk pertumbuhan yakni pertama menaikkan ekspor, kedua menaikkan investasi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 adalah 5,6%. Namun,  Presiden mengharapkan agar target tersebut telah terealisasi pada 2017. Karena itu,  untuk mencapai hal ini, Presiden meminta dilakukannya penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017) pagi.

“Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan pada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017 maupun nanti yang 2018,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan dua yang paling penting untuk pertumbuhan yakni pertama menaikkan ekspor, kedua menaikkan investasi.

Terkait menaikkan ekspor itu,  Presiden menyebutkan beberapa hambata seperti pasar yang lesu dan juga ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun tidak pernah kita lihat.

“Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80,” pinta Presiden.

Presiden juga mnegaskan bahwa peluang di negara kita terkait investasi sangat besar dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada ada di kalangan internal yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen, keluar masih.

“Saya sampaikan jangan buat lagi aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih berapa keluar yang baru? 23,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan keinginannya agar para menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian memotong regulasi yang sudah ada agar hilang, bukan menambah.

“Kalau tidak ada keberanian, berarti itu enggak ada perubahan. Masih setingkat dirjen masih keluar, masih permen masih keluar. Nambahi sederhanaa tidak apa-apa. ” ujar Presiden.

Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Rymizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Selain itu juga hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PANRB Asman Abnur, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

--- Redem Kono

Komentar