Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM Sidang Perdana, Jaksa KPK Dakwa Novanto dkk Rugikan Negara Rp 2,3 T 13 Dec 2017 23:15

Article image
Pengacara mendampingi Setya Novanto dalam sidang perdana di pengadilan Tipikor. (Foto: Ist)
"Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2.314.904.234.275..."

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Jaksa Penuntut Umum pada KPK mendakwa Setya Novanto terlibat korupsi pengadaan e-KTP dengan melakukan intervensi anggaran. Penyimpangan pengadaan e-KTP yang didakwa dilakukan Novanto membuat kerugian keuangan negara Rp 2,3 triliun.

"Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2.314.904.234.275," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Jumlah kerugian keuangan negara ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perkara dugaan korupsi e-KTP.

Novanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, eks pejabat Kemendagri Sugiharto dan Irman, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo sebagai penyedia barang dan jasa.

Novanto juga didakwa korupsi bersama Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium PNRI, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera dan selaku Ketua Konsorsium Murakabi.

Kemudian didakwa bersama-sama Made Oka Masagung selaku Pemilik OEM Investment, Pte, Ltd dan Delta Energy, Pte. Ltd, Diah Anggraeni selaku Sekjen Kemendagri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa.

Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket pengadaan e-KTP secara nasional. Novanto didakwa menerima duit total USD 7,3 juta terkait dengan pengurusan e-KTP.

Uang yang diterima Novanto dan pihak lainnya ditegaskan jaksa merupakan bagian dari pembayaran pekerjaan pengadaan e-KTP yang dibayarkan kepada Konsorsium PNRI.

Atas perbuatannya itu, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dari uraian pasal tersebut, Novanto terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Berikut uraiannya:

Pasal 2 ayat 1
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

--- Sandy Romualdus

Komentar