Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

MAKRO Simulasi APBN, Cara Menkeu Memberi Pengalaman sebagai Menteri Keuangan 26 Sep 2017 23:43

Article image
Gedung Kementrian Keuangan. (Foto: ist)
“Saya ingin anda mencoba menjadi Menteri Keuangan dengan melakukan simulasi APBN, paling tidak dari mengatur jumlah belanja…”

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat merasakan bagaimana menjadi seorang Menteri Keuangan melalui simulasi APBN pada tautan www.kemenkeu.go.id/simulasiapbn.

“Saya ingin anda mencoba menjadi Menteri Keuangan dengan melakukan simulasi APBN, paling tidak dari mengatur jumlah belanja. Bagaimana alokasi belanja dilakukan, bagaimana agar manfaat belanja dapat didistribusikan dengan adil. Bagaimana APBN menjadi alat menjaga stabilisasi negara,” jelasnya melalui akun media sosial resminya, dikutip IndonesiaSatu.co, Selasa (26/9).

Hal ini untuk memberikan pengalaman dari masyarakat yang memiliki keingintahuan bagaimana dirinya mengelola anggaran dan belanja negara (APBN).

“Sering masyarakat menanyakan mengapa belanja untuk kesehatan kurang, mengapa infrastruktur jalan, listrik dan air bersih masih minim di daerah saya, mengapa anggaran penelitian tidak ditambah, mengapa masyarakat harus membayar listrik lebih mahal, mengapa tidak ditambah subsidinya, mengapa masih ada gedung sekolah yang rusak berat, mengapa masih ada anak tidak mampu sekolah, mengapa tidak membeli lebih banyak kapal patroli untuk menjaga perairan Indonesia, mengapa gaji pegawai negeri dan pensiunan tidak dinaikkan, dan lain-lain”, ungkapnya.

APBN adalah alat negara untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta tujuan kemerdekaan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan APBN membutuhkan perencanaan yang baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dan pelaksanaan harus dilakukan bebas dari korupsi dan konflik kepentingan agar tujuan bernegara kita tercapai. Ia menambahkan, pada situasi yang aktual, penghitungan akan lebih kompleks dengan mengelola penerimaan negara dan pembiayaan serta aturan Undang-Undang.

--- Sandy Romualdus

Komentar