Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

OPINI Sindrom "Percaya Dahulu, Kebenaran Kemudian" 08 Sep 2017 12:20

Article image
Minimnya literasi merupakan penyebab mulai munculnya klaim baru tentang segala sesuatu sebagai suatu kebenaran. (Foto: tribune.com.pk)
Akibat minim literasi, masalah Rohingya misalnya, akan mudah digiring menjadi persoalan agama sekaligus dijadikan alat menyerang lawan politik.

Oleh Rae Agustinus

PERSOALAN HAM yang dialami warga Rohingya, belakangan perlahan-lahan dibelokan menjadi isu agama, sekaligus menjadi tameng guna menyerang lawan politik. Sudah dapat ditebak, fenomena seperti ini bukan pengalaman pertama. Sudah sering sekali terjadi di negara ini, bahkan bukan main, pelakunya tak hanya akun anonim, anggota legislatif pun ambil peran. Kita sudah bisa menduga hal itu sangat mungkin terjadi.

Ketika persoalan kemanusiaan (HAM) begitu rentan dibawa ke wilayah politik, sejatinya itulah potret politik identitas di negara kita. Sebuah tulisan Karlina Supelli, dosen filsafat pada Sekolah Tinggi Driyarkara, menjelaskan model politik identitas di Indonesia ke dalam dua bentuk; “Politik identitas pasar” (market politics) dan “politik identitas sektarian” (sectarian politics). Letak pembedaan menurut Supelli yakni bahwa politik identitas sektarian itu menakutkan (tremendum) sedangkan politik identitas pasar menggunakan cara-cara yang menawan dan membius.

Dua model politik identitas di atas dalam gerakannya (melalui cara menakutkan ataupun cara yang menawan), memberi proyeksi utopian akan hadirnya kesejahteraan jika kekuasaan dipimpin atau menggunakan hukum agama. Namun, selain janji utopian, tak jarang keduanya menggunakan hasutan untuk meyakinkan khalayak bahwa suatu identitas (khususnya agama) tengah dimarjinalkan bahkan terancam oleh kelompok di luar mereka atau oleh kekuasaan. 

Fenomena “politik identitas pasar” yang menawan lebih dominan di dunia maya. Sebaliknya, dunia nyata lebih dominan dikuasai “politik identitas sektarian” yang menakutkan. Akhir-akhir ini, karena berbagai tindakan tegas negara, dua gerakan politik identitas itu cenderung bertumpu di dunia maya, dunia nyata dianggap berbahaya. 

Minim literasi

Mencermati fenomena akhir-akhir ini, timbul sebuah pertanyaan, apakah masyarakat terpengaruh dengan propaganda dengan domain yang justru mengaburkan substansi dan esensi persoalan sesungguhnya?

Dalam suatu pemetaan dengan skala besar, yang terlacak hasil survei hanya 36,7 persen pengguna media sosial yang selalu mengecek kebenaran sebuah berita (Kompas, 23/1/17). Sebagian besar menerima saja suatu informasi. Tetapi “menerima” di sini bukanlah persoalan sederhana. Minimnya literasi adalah jawaban terbaik untuk menjelaskan mengapa ada kecenderungan “menerima” informasi lebih penting ketimbang valid tidaknya suatu informasi.

Pada tahun 2012, UNESCO  mencatat indeks membaca bangsa Indonesia hanya 0,001, artinya, di antara 1000 orang hanya 1 orang yang membaca secara serius, demikian pula catatan Most Literated Nation in The World pada tahun 2015, menempatkan Indonesia pada peringkat ke 60 dari 61 negara. 

Data minimnya literasi di atas merupakan penyebab mulai munculnya klaim baru tentang segala sesuatu sebagai suatu kebenaran. Literasi minim yang tak sebanding dengan serbuan sirkulasi informasi akhirnya membawa kebanyakan dari kita terperangkap dalam kebenaran semu berdasarkan kuantitas -followers, like, share- di dunia maya. Tentang kata “HAM” misalnya, sering kita jumpai akun-akun tergolong beken (buzzer) menyempitkan kata itu sekadar dalam artian “buatan barat”, “propaganda Amerika”, dan sebagainya. Padahal kata itu justru memiliki pengertian dan sejarah luas.

Di Amerika misalnya, yang dirancang mulanya hanya aturan membolehkan perbudakan terhadap warga kulit hitam sedangkan perjuangan mendapatkan hak-hak warga kulit hitam, lahir dari rasa ketertindasan warga kulit hitam itu sendiri, tidak dirancang oleh Amerika. Gerakan perlawanan murni lahir dari ketertindasan di satu pihak dan kesadaran atas kemanusiaan di pihak lain, persis sejarah Apartheid di Afrika Selatan. Namun mencari tahu penjelasan panjang seperti itu nampaknya serangkaian kegiatan tak penting. Keengganan membaca –mental instan- membuat pikiran kita takluk mengamini, kebenaran didefenisikan sebagai hasil kalkulasi jumlah followers, like, share di dunia maya.

Dalam fenomena tersebut, terdapat dua hal yang perlu disorot. Pertama, minimnya literasi ternyata memengaruhi kualitas nalar kritis. Tanpa literasi yang baik kedatangan informasi diterima secara polos tanpa melewati suatu proses telaah yang obyektif dan empiris. Pada umumnya, informasi yang dapat diterima terbatas pada informasi-informasi yang disukai atau mewakili perasaan kita, dan tidak mampu dibawa kepada suatu level verifikasi kebenaran terhadap informasi tersebut. 

Ketiadaan nalar kritis guna mengolah informasi, tentu merupakan pokok yang menggelisahkan mengingat angka pengguna internet kita terus naik mencapai 132,7 juta (50,4 persen warga Indonesia) pada Maret 2017, dari yang hanya 2 juta pengguna pada tahun 2000. Tidak sebanding dengan tingkat literasi. Internet (seperti kata Ginzburg) merupakan “sarjana idiot”. Artinya, internet seperti orang kebingungan, memberi semua terkait yang kita cari -tak perduli termasuk di dalamnya hoax bahkan hate speech sekalipun-, kita dituntut mengecek sendiri kebenaran suatu informasi dari bertumpuk-tumpuk informasi yang disaji. 

Kedua, kampanye politik identitas di negara kita lihai membingkai suatu informasi bohong menggunakan goresan-goresan yang menyentuh perasaan.

“Politik identitas pasar” yang menawan dan “politik identitas sektarian” yang menakutkan, sesungguhnya menempatkan dunia maya sebagai media kampanye yang mudah, murah dan sangat efektif menyampaikan pesan. Dan pesan-pesan destruktif itu terselib dalam banyak situasi -khususnya sosial politik.

Masalah kemanusian yang dihadapi warga Rohingya misalnya, akan mudah digiring menjadi persoalan agama sekaligus dijadikan alat menyerang lawan politik. Pada 3 September 2017, anggota DPR RI, Fadlizon, menulis tentang Rohingya: “Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat Rohingya yg jd korban pengusiran dan pembantaian. Apakah karena kebetulan mereka muslim?”

Sebagai anggota legislatif ia tentu sudah tahu langkah-langkah bantuan kepada Rohingya sudah dilakukan sejak 31 Agustus 2017 (sebelum Fadlizon menulis kritik), pun sama halnya ia tahu bahwa bantuan militer dan embargo tidak mungkin dilakukan karena akses bantuan kita ke Rohingya pasti diputus Myanmar.

Contoh lain, beberapa hari lalu beredar informasi organisasi FPI hendak melakukan demonstrasi kritik Myanmar di Candi Borobudur. Kemungkinan besar FPI dan beberapa ormas itu sudah tahu bahwa demonstrasi mereka akan dilarang karena bertempat di Cagar Budaya. Tetapi itu mesti dilakukan sebab jika dilarang maka terbuka peluang untuk menghasut (lagi): "Pemerintahan kali ini anti Islam".

“Politik identitas pasar” dan “politik identitas sektarian” tahu betul bahwa kita cepat menyatakan suatu informasi sebagai suatu kebenaran, dua politik identitas itu tahu bahwa kita mudah terbawa perasaan, dan mereka juga tahu kita jarang mengasah nalar kritis. Mereka menggunakan kelemahan kita itu untuk menghadirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jika terhasut, niscaya kita berkelahi dengan sesuatu yang tidak ada. Kita berkelahi dengan kekosongan!

 

Penulis adalah Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Ende

Komentar