Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM Soal Hak Politik Marianus Sae, Ini Kata TPDI 07 Jun 2018 17:17

Article image
Bupati Ngada dan calon Gubernur NTT, Marianus Sae saat menjalani tahanan KPK (Foto: Ist)
"Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjamin penggunaan atas hak Marianus Sae, baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam Pilgub NTT 2018," ungkap Petrus Selestinus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- “Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). UUD 1945, UU maupun Konvensi Internasional dengan tegas menyatakan  bahwa segala bentuk pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak memilih dan dipilih seseorang, merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Warga Negara. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjamin penggunaan atas hak Marianus Sae, baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam Pilgub NTT 2018.”

Demikian hal itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus sesuai rilis yang diterima media ini, Rabu (6/6/18).

Petrus menilai, sebagai warga negara sekaligus calon Gubernur NTT 2018, maka dalam diri Marianus Sae melekat dua Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dibatasi, ditiadakan dan dihapus yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih termasuk dalam konteks Pilgub NTT pada 27 Juni 2018 mendatang. 

“KPU NTT dan KPK harus melakukan koordinasi untuk mengatur mekanisme penggunaan hak suara oleh Marianus Sae sebagai calon Gubernur NTT dalam Pilgub 2018. Hal ini penting karena bagi Marianus Sae, hak memilih dan dipilih adalah bagian dari hak politik yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pilkada. Karena itu, harus ada jaminan pasti bahwa KPU NTT dan KPK akan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan guna mewujudkan penggunaan hak-hak politik yang sudah dijamin dalam konstitusi, sekalipun lokasi Rutan KPK di Jakarta jaraknya jauh dengan lokasi pelaksanaan Pilgub di NTT," ujar Petrus.

Menurut Advokad senior Peradi ini, jika saja KPU NTT dan KPK mengabaikan, membatasi atau meniadakan hak pilih Marianus Sae hanya karena saat ini Marianus Sae berstatus tersangka dan ditahan KPK, maka KPU NTT dan KPK jelas melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi.

"Penahanan KPK terhadap Marianus Sae saat ini, hanya bersifat sementara, karena hal ini terkait dengan asas Praduga Tak Bersalah yang tetap memberikan jaminan atas seluruh hak politik Marianus Sae. Hal ini berarti, sewaktu-waktu KPK karena kewenangannya bisa saja menangguhkan atau membebaskan Marianus Sae dari Rutan KPK, baik karena kebutuhan pemeriksaan yang tidak lagi memerlukan penahanan, maupun karena Marianus Sae bebas demi hukum karena masa penahanannya telah selesai dan Pengadilan tidak melakukan penahanan," terang yang menyebut Marianus Sae akan tetap menghadapi aktivitas Pilgub meskipun tetap menghadapi proses hukum hingga putusan Pengadilan atas perkaranya diucapkan dan putusannya itu berkekuatan hukum tetap.

Hak Hukum

Petrus menjelaskan bahwa meski menyandang status sebagai seorang tersangka dan berada dalam Rutan KPK, namun secara konstitusional terdapat hak hukum dan hak politik Marianus Sae yang dijamin oleh KUHAP dan UU Pilkada selama proses hukum berjalan.

“Tidak semua hak yang dijamin dalam konstitusi digunakan oleh Marianus Sae. Misalnya, hak untuk meminta penangguhan penahanan, hak mengajukan praperadilan dan hak-hak lainnya. Ini berarti, Marianus Sae sangat berkeinginan agar kasus hukumnya cepat diproses, bukan saja untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar yaitu penegakan hukum,” katanya. 

TPDI menilai, sebagai orang yang wajib dianggap tidak bersalah karena kesalahannya belum terbukti secara sah dan meyakinkan melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KUHAP memberikan garansi bahwa seorang Marianus Sae harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.

“Karenanya, hak-hak hukum terutama hak-hak politik yang telah dijamin konstitusi dan UU Pilkada, tidak boleh dikurangi, dibatasi atau ditiadakan sedikitpun. Ini penting agar masyarakat tahu bahwa budaya hukum tetap memberikan jaminan bagi siapapun (paslon) ketika menghadapi proses hukum, hak-hak politiknya tetap dihormati dan ditegakan. Sebab, setiap proses hukum termasuk proses peradilan Tindak Pidana Korupsi, selalu ada kemungkinan bagi Majelis Hakim menyatakan seorang terdakwa tidak bersalah karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” nilainya.

"Budaya politik yang memvonis seseorang mendahului putusan pengadilan harus dihentikan, karena sikap demikian merupakan tindak pidana pencemaran nama baik," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar