Breaking News

REGIONAL Soal Hubungan Baik dengan PT. YKI, TPDI Minta Pemda Sikka Klarifikasi  22 Jun 2020 16:06

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Dokpri PS)
"Pernyataan Pemda Sikka yang bernada mempromosikan PT. YKI di tengah publik Sikka yang sudah memiliki informasi tentang rekam jejak buruk PT. YKI dari berbagai sumber, patut dipertanyakan," timpal Petrus.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyoal pernyataan pemerintah Kabupaten Sikka yang mengakui hubungan baik dengan PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia (PT.YKI).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, kepada media ini, Senin (22/6/20) mengatakan bahwa permintaan klarifikasi dimaksud merujuk pada penjelasan Kabag Protokol dan Komunikasi Kabupaten Sikka, Awales Syukur, S. Sos, M.Th, atas nama Bupati Sikka, Robi Idong pada Senin (15/6/20) yang menegaskan bahwa PT. YKI adalah investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sikka untuk Proyek Penyediaan Menara BTS (Provider) dengan pihak Gereja, memiliki kerjasama dengan Operator Seluler dan 'mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah.'

Menurut Petrus, Penjelasan Kabag Protokol Awales Syukur juga mengungkap fakta tentang Surat PT. YKI Nomor: 015/YKI/sep/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019 kepada Bupati Sikka, tentang minat kerjasama membangun mall dan hotel berbintang, dalam rangka merevitalisasi Pasar Tingkat sebagai Pasar Tradisional menjadi Pasar Semi-Moderen, membuka tabir hubungan PT. YKI dengan Bupati Sikka yang berjalan 10 bulan di tengah buruknya reputasi PT. YKI.

"Sebagai sebuah Badan Hukum swasta yang tergolong baru dalam dunia bisnis, maka masyarakat, Gereja dan Pemda Sikka perlu hati-hati dan selektif dalam memilih partner bisnis terutama dalam apa yang disebut Kerjasama Daerah. Karena berdasarkan pengalaman, Masyarakat Sikka  pernah menjadi korban penipuan investor yang datang atas nama investasi dengan dalih untuk menaikkan PAD, ternyata hanya bertujuan untuk menipu," sorot Petrus.

Dalam rangka kehati-hatian memilih investor, lanjut dia, maka TPDI telah melayangkan permintaan klarifikasi kepada Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Surat tertanggal 17 Juni 2020 Nomor: 08/TPDI/VI/2020, tentang Status Badan Hukum dan Profil PT. YKI; apakah sebagai Perusahaan Persero, Perusahaan Terbuka atau Sawasta murni, sebagaimana dokumennya yang beredar luas di media sosial.

Motif, Modus dan Kredibilitas PT. YKI (Persero)

Petrus menilai, pernyataan Bupati Sikka yang bernada mempromosikan PT. YKI sebagai investor yang 'mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah' dan akan membangun Pasar Tradisional semi-moderen di Pasar Tingkat, "mencurigakan."

Pasalnya, di tengah muncul berbagai fakta negatif melalui tracking dan profile assessment googling di website: yasoonusindonesia.co.id. mengungkap dugaan pemalsuan identitas, namun Bupati Robi justru mempromosikan hubungan baik PT. YKI dengan Pemerintah.

"Pernyataan Pemda Sikka yang bernada mempromosikan PT. YKI di tengah publik Sikka yang sudah memiliki informasi tentang rekam jejak buruk PT. YKI dari berbagai sumber, patut dipertanyakan, ada apa gerangan," timpalnya.

Advokat Peradi ini beralasan, di dalam website yasoonusindonesia.co.id, identitas PT. YKI ternyata berbeda dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0027742.AH.01.01 TAHUN 2019, Tentang Pengesahan Pendirian PT. YKI, tanggal 1 Juni 2019, namun justru diabaikan oleh Pemda Sikka.

"Oleh karena itu, TPDI memandang perlu mendapatkan penjelasan tertulis dari  Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, tentang status Badan Hukum PT. YKI, apakah merupakan Perseroan yang sebagian atau seluruh sahamnya milik Pemerintah dan/atau Pemerinh Daerah, sehingga berhak mencantumkan profil di websitenya dengan nama PT. YASOONUS KOMUNIKATAMA INDONESIA (Persero) sebagai Perusahan Terbuka," sorotnya. 

Penjelasan tertulis dari Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, tegas dia, justrus akan memastikan langkah hukum berikutnya dan memudahkan kerja aparat Kepolisian memastikan motif pencantuman kata Persero di belakang nama PT. YKI dan kata Perusahaan Terbuka di website, karena data status badan Hukum PT. YKI dari Dirjen AHU yang beredar di medsos, menunjukkan tidak adanya saham Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam PT. YKI.

"Ada benang merah pernyataan Bupati Sikka tanggal 15 Juni 2020, bahwa PT. YKI mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah, dengan pernyataan PT. YKI di dalam draft Kerjasama (MoU) antara PT. YKI dengan Pemda Sikka, bahwa PT. YKI memiliki hubungan baik dengan Pemerintah," imbuhnya. 

"Sikap Bupati Robi merupakan salah satu bukti bahwa Pemda Sikka sudah terjebak dalam jebakan batman PT. YKI yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polri setelah klarifikasi dari Dirjen AHU dan pihak terkait lainnya," tegasnya.

--- Guche Montero

Komentar