Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM Soal Jemput Paksa, Kapolri: Kami hanya Lakukan untuk Pro Yustisia 19 Jun 2017 19:56

Article image
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: Ist)
"Bagi kami penangkapan dan penahanan itu proyustisia dalam rangka untuk peradilan..."

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Upaya jemput paksa Miryam S Haryani yang didorong Pansus Angket KPK dipastikan tidak terlaksana. Sebabnya pihak kepolisian selaku yang diminta bantuan jemput paksa menegaskan penolakan, oleh karena adanya hambatan hukum dalam acara tersebut.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, aturan soal jemput paksa dalam UU MD3 yang dijadikan pijakan pansus angket belum jelas.

"Kalau memang ada permintaan teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini. Hukum acara yang tidak jelas," ujar Tito di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sebelumnya Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi menyebut aturan penjemputan paksa sesuai konstitusi yakni diatur dalam Pasal 204 UU MD3. Taufiqulhadi menyebut adanya opsi pemanggilan paksa dengan meminta bantuan Polri.

Terkait hal itu, Tito menjelaskan, jika dikaitkan dengan KUHAP, maka menghadirkan paksa itu sama dengan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa. Penyanderaan itu sama dengan penahanan.

"Bagi kami penangkapan dan penahanan itu proyustisia dalam rangka untuk peradilan," tutur Tito.

Polri membuka diri mengenai bahasan tentang aturan penjemputan paksa dalam konteks UU MD3. Namun Polri hanya bisa melakukan penjemputan paksa dalam koridor pro yustisia.

"Saya berprinsip bahwa silakan ahli-ahli hukum menyampaikan pendapatnya dan yang kedua mungkin juga dari DPR bisa meminta fatwa, mungkin dari MA agar lebih jelas. Yang jelas dari kepolisian menganggap ini lah hukum acaranya tidak jelas. Ini sudah merupakan upaya paksa kepolisian untuk selalu dalam koridor pro justicia," papar Tito.

Terkait surat pansus angket KPK untuk menghadirkan Miryam Haryani, KPK mengirimkan surat yang dialamatkan ke DPR. KPK menolak menghadirkan Miryam dalam rapat pansus angket.

"Menurut pendapat KPK, upaya menghadirkan tersangka Miryam S Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tak langsung dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau obstruction of justice (vide pasal 21 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001) dan tersangka Miryam S Haryani saat ini sedang menjadi tahanan KPK," begitu surat KPK yang dibacakan Taufiqulhadi di pansus.

--- Sandy Romualdus

Komentar