Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

KEUANGAN Soal Kepatuhan Wajib Pajak, Menteri Sri Mulyani: Contohlah Google 03 Dec 2017 11:14

Article image
Menteri Keuangan RI, Sri Mulayani (Foto: Ist)
“Sikap taat pajak dari Google diharapkan bisa menjadi contoh bagi perusahaan teknologi sejenis yang sampai sekarang belum menuntaskan kewajiban pajaknya. Ini adalah suatu proses yang cukup panjang antara kami dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mel

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Perusahaan teknologi ternama dunia, Google telah melaksanakan kewajibannya sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dengan membayar pajak pada Kamis (30/11/17).

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati turut memberikan apresiasi terhadap pihak Google yang telah melunasi kewajiban pajaknya setelah sekian lama melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

“Sikap taat pajak dari Google diharapkan bisa menjadi contoh bagi perusahaan teknologi sejenis yang sampai sekarang belum menuntaskan kewajiban pajaknya. Ini adalah suatu proses yang cukup panjang antara kami dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan berbagai macam cara negosiasi dan prinsip-prinsip perpajakan untuk company seperti Google," kata Sri Mulyani pada acara di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Kompas.com.

Menteri Sri menuturkan bahwa apa yang telah dilakukan Google merupakan langkah awal. Ke depannya, Sri Mulyani ingin agar institusi maupun badan usaha sejenis bisa mencontohi Google sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa dimaksimalkan.

“Selain soal memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, faktor compliance  atau kepatuhan dari para wajib pajak juga menjadi perhatian penting. Sehingga, tidak hanya pajak tahun 2015, tetapi Google sebagai BUT bisa memenuhi kewajiban untuk tahun-tahun berikut dan sampai seterusnya,” tandas Menteri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran pajak dari pihak Google merupakan pajak tahun 2015 lalu.

Perpajakan Indonesia

Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan konsep self assessment atau pengungkapan sendiri dari para wajib pajak sehingga tanpa ada paksaan dari pemerintah melalui DJP, seharusnya wajib pajak bisa menunaikan kewajibannya dengan kesadaran penuh.

"Ketaatan pajak tidak dinilai dari berapa besar pajak yang dibayarkan, tetapi dilihat dari rutin tidak dia membayar pajak sesuai kewajibannya," tutur Ken.

Indonesia menjadi satu dari empat negara yang berhasil mencapai kesepakatan perpajakan dengan Google. Tiga negara lainnya yakni Inggris, India dan Australia.

--- Guche Montero

Komentar