Breaking News

BERITA Soal Lockdown Papua Terkait Covid-19, Mendagri Tito Karnavian Tak Pernah Respon 29 Mar 2020 00:03

Article image
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Foto: detik.com)
“Mendagri tidak berkomentar, karena karantina telah diatur oleh UU dan dikoordinasikan secara resmi melalui Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk,” tandas Bahtiar.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merespons soal karantina (lockdown) wilayah Papua. Pasalnya, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menanggapi beredarnya berita yang menyatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian disebut tidak setuju dengan keputusan Pemerintah Provinsi Papua yang menutup akses ke wilayahnya karena Covid-19.

“Pak Mendagri tidak pernah memberi respons soal karantina wilayah Papua. Karena sudah ada dalam Undang-Undang,” kata Bahtiar kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/3/20) seperti dilansir detiknews.com.

Menurut Kemendagri, penetapan karantina wilayah (lockdown) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Dan penetapan karantina wilayah dilakukan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018. Itu pun dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Menkes dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” katanya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, terang Bahtiar, ada beberapa macam karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Kemudian, penjelasan dan syarat dilakukan karantina itu diatur dalam beberapa pasal di dalamnya.

Dari aturan perundangan-undangan tersebut, Mendagri tidak pernah berkomentar soal karantina di wilayah manapun, termasuk untuk wilayah Papua.

Dengan demikian, Bahtiar menegaskan, MendagriTito tidak pernah berkomentar soal karantina di wilayah manapun termasuk wilayah Papua.

“Mendagri tidak berkomentar, karena karantina telah diatur oleh Undang-Undang dan dikoordinasikan secara resmi melalui Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk,” tandasnya. 

--- Guche Montero

Komentar